Politik Kebangsaan

oleh :
Dr. Andry Wibowo., SIK., MH., M.Si

Kabariku-  Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari proses panjang yang menguras energi para pejuang pendiri bangsa. Berlikunya perjalanan menuju kemerdekaan karena kolonialisme tidak memberikan ruang bagi rakyat pribumi di tanah airnya sendiri.

Belanda dan sekutunya begitu mendominasi dan mengendalikan seluruh pengelolaan tanah air Indonesia dengan strategi politik pecah belahnya (devide et empera). Caranya dengan membangun konflik antar anak bangsa untuk mencegah terwujudnya kesatuan bangsa.

Ketika Nusantara masih berbentuk banyak kerajaan, perilaku dan pertarungan elite juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintahan kolonial.

Hanya tersisa dua pilihan, menjadi kaki tangan pemerintah Hindia Belanda atau mengobarkan perlawanan demi tegaknya kedaulatan.

Dalam periode modern pada skala besar rivalitas, kontestasi politik global terjadi dikarenakan konflik diantara elite dan kelompok politik untuk menjadi yang paling berkuasa.

Konflik para elite dan aliansinya menggunakan berbagai cara “all means to the end”. Cara yang dilakukan merupakan bagian dari natural selection, suatu proses dalam meraih kedudukan dan eksistensi.

Namun jika melihat jauh ke belakang, pemaknaan politik adalah cara kaum bijak untuk menata kehidupan “means to rule the life”. Menciptakan kehidupan bersama dengan cara yang rasional dan beradab.

Inilah yang menjadi esensi dari politik demokrasi yang disampaikan para filsuf terdahulu.

Elite pada posisi kunci menjadi aktor utama agar means to rule the life dapat terwujud. Seperti tujuan dari politik itu sendiri yaitu menata kehidupan masyarakat sesuai hukum untuk mewujudkan harmoni dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pasca kemerdekaan kita telah melahirkan panduan bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang satu.

Demokrasi yang berpegang teguh pada lima pedoman kehidupan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sebagai negara yang dilahirkan dari kebangkitan atas penindasan kolonial, maka politik demokrasi Pancasila adalah politik kebangsaan yang dilakukan dengan cara beradab yang berpegang teguh pada nilai kesatuan negara bangsa.

Perilaku politik yang menjauhkan diri dari sikap individual, sosial chauvinistik atau fundamentalisme agama yang bertabrakan dengan nilai pancasila.

Politik sebagai upaya membangun bangsa melalui cara konstitusional diharapkan mampu menemukan jalan keluar dari masalah kehidupan nasional.

Politik adalah upaya bersama dalam menata jalan masa depan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Bukan sebaliknya, pemufakatan jahat penyalahgunaan kekuasaan yang justru merugikan kepentingan nasional.

Untuk mencegah hal tersebut diperlukan adanya sikap kenegarawanan dari para seluruh elite untuk memastikan politik digunakan secara ideal berdasarkan tujuan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Sebagai negara bangsa dengan kebersamaan sebagai nilai pokoknya, tantangan terbesar konsep politik kebangsaan yang merupakan wajah politik Pancasila adalah menjadikan falsafah ini sebagai jalan hidup untuk menata kehidupan bersama.

Politik Pancasila adalah politik kebangsaan yang beradab. Politik yang didasarkan pada spirit kejuangan dan bebas dari penetrasi nilai dan kepentingan asing beserta aliansinya yang tidak sesuai dengan konsensus bersama satu negara bangsa yang berdaulat.

Politik kebangsaan bertujuan mengangkat kehormatan negara bangsa dengan kepribadian luhur. Politik yang menjadikan Indonesia sebagai barometer peradaban dunia yang berketuhanan, berbudaya dan berpengetahuan .

Politik kebangsaan Pancasila merupakan konsensus para pejuang pendiri bangsa yang merepresentasikan suara hati dan pandangan ke depan tentang Indonesia Merdeka.

Kita bertanggungjawab meneruskan nilai juang dan pengorbanan mereka dengan nilai gotong royong yang berisi falsafah kesempatan yang sama, adil, konstitusional, mengedepankan meritokrasi.***

Yogyakarta, 28 Januari 2023

Red/K.000

Artikel Tayang di WartaPemilu