Banten, Kabariku– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Drs. Firli Bahuri, M.Si., menghadiri kegiatan Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Senin (14/11/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan di pendopo Kantor Gubernur Provinsi Banten, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si., Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Dr. Al Muktabar, M.Sc., serta aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, Pancasila lahir sebagai ideologi dasar negara yang menyatukan tekad semua rakyat Indonesia.
Pasca kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar negara juga sering dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tak ringan.
“Terlepas dari dinamika perkembangan zaman, kita semua bisa menyaksikan jika Pancasila tetap teguh sebagai pandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hal itu, menyadarkan kita jika Pancasila merupakan ideologi yang hidup tetap relevan dan mampu menjawab aneka tantangan, dan Pancasila bukan dogma yang kaku, tetapi sebagai ideologis yang luhur,” ungkap Ma’ruf.
Ma’ruf kemudian berpesan agar Pancasila harus diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, karena Pancasila harus menjadi living and working ideology.
ASN diharapkan menjadi pelayan publik secara totalitas, maka nilai Pancasila harus ada dalam peraturan ASN termasuk peraturan lembaga dan daerah.
“Oleh karenanya, ASN harus benar-benar memahami Pancasila tanpa memandang siapa pemimpinnya. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan ASN yang unggul, yang bersinergi, dan gotong royong,” terang Ma’ruf.
Memahami Pancasila
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pentingnya memahami Pancasila secara substansi.
Menurutnya masih terdapat kelemahan dalam implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekitar ASN.
“Tantangan dihadapi oleh penyelenggara negara, dimana ASN harus menjadi teladan agar Pancasila itu tidak hanya dalam ucapan, namun juga dapat terwujud dalam perilaku. Jika perilaku tindak pidana korupsi masih terjadi di lingkungan ASN, bisa dikatakan karena ASN atau oknum tersebut belum bisa menerapkan nilai Pancasila secara sempurna,” papar Firli.
Lebih lanjut Firli menjelaskan, jika semua anak bangsa sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, maka akan tumbuh keyakinan yang sama, yaitu tidak mau melakukan korupsi.
“Kenapa pelaku korupsi masih banyak? Salah satunya karena pengamalan, implementasi nilai Pancasila dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial belum sempurna. Orang yang tidak memiliki nilai ini akibatnya banyak melakukan korupsi,” tutup Firli.***
Red/K.101
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post