Garut, Kabariku– Pengacara Rohimah, Asep Muhidin, SH., mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Garut dalam menyampaikan suatu hal yang tidak sesuai fakta.
Asep Muhidin menyampaikan hal terkait dengan pernyataan ‘siap’ dari Pemkab Garut untuk memberikan bantuan dan jaminan hidup serta pengobatan kepada Rohimah.
“Kami selaku pengacara Rohimah menyayangkan sikap Pemkab Garut yang tidak sesuai fakta. Hingga saat ini, belum ada kejelasan seperti apa pelaksanaan yang dimaksud menjamin biaya hidup dan pengobatan tersebut,” kata Muhidin. Kamis (10/11/2022).
Muhidin menjelaskan, Saat pihaknya mendampingi Rohimah melakukan cek up kesehatan di RSUD dr. Slamet Garut pada Rabu, 9 November 2022, yang didaftarkan secara umum.
“Hal sederhana, kemarin (9 November-red) Rohimah melakukan cek up kesehatan, sebelumnya tidak ada petugas, pejabat yang berkomunikasi dengan saya selaku kuasa hukum ibu Rohimah,” ujarnya.
Bahkan, Muhidin sendiri yang mencoba melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
“Akhirnya pada Rabu pagi tiba-tiba mendapat kabar kalau cek up di rumah sakit sudah dipersiapkan oleh Pemda Garut, padahal sebelumnya memang sudah saya daftarkan secara umum,” jelasnya.
BACA Juga Warga Garut Korban Penyiksaan Majikan, Berikut Pernyataan Lengkap Kuasa Hukum Rohimah
Selaku pengacara Rohimah, Muhidin meminta kepada Pemkab Garut, jangan selalu menyampaikan ‘khiasan’ kepada anak-anak ibarat dongeng sebelum tidur.
“Janji mau menjamin, akan memberikan bantuan jaminan hidup per-bulan 2 juta selama 5 bulan dan lainnya, tetapi teknisnya bagaimana?”, tukasnya.
Pihaknya mengaku sampai saat ini belum ada informasi sebagai tindak lanjut dari pernyataan yang disampaikan para pihak.
“Toh saya belum pernah mendapatkan informasi kelanjutannya, cara pemberian bantuannya bagaimana? lewat instansi mana? memberikannya, kelengkapan adminstrasinya bagaimana?”, ujar Muhidin.
“Jangan sampai menjual momen yang sudah ramai diperbincangkan untuk mendogkrak popularitas,” imbuh dia.
Asep Muhidin menyebut, Janji para pemangku kebijakan di Pemkab Garut jangan hanya penyampaian kabar bohong.
“Karena bisa saja saya gugat Pemkab Garut dengan janji-janji pejabat yang menjabat sebagai penyelenggara negara karena telah menyampaikan kabar bohong,” cetusnya.
Ditegaskannya, Hingga saat ini, belum ada bantuan nyata dari Pemkab Garut selain membawa pisikolog, pengecekan berobat jalan di RSUD dr. Selamet.
Dinas Sosial pada hari pertama pulang Rohimah pun atas dorongan dari Kementerian Sosisial.
“Bukan inisiatif dinasnya sendiri. Terus ada sumbagan dari KORPRI Garut yang diwakili pak Budi Gangan, bukan atas nama Pemkab Garut ya,” tegasnya.
Lanjut Muhidin, Pemkab Garut melalui Dinas Kesehatan baru membantu membayar kekurangan biaya RSU Sartika Asih sebesar Rp. 751.542.00,-
“Bukan ditanggung semuanya karena sudah dibayar oleh Tim Kuasa Hukum dan dibantu oleh DPK Apdesi Limbangan. Jadi kalau mengklem dibantu dibayar biaya pengobatan waktu di RS Sartika Asih ya segitu,” terangnya.
Tim Kuasa Hukum Rohimah, Kantor Hukum Asep Muhidin, SH & Rekan mengajak semua pihak untuk membantu, mendorong, dan melakukan komunikasi untuk mendapatkan keadilan bagi Rohimah,
“Marilah kita sama-sama untuk mendapatkan keadilan bagi ibu Rohimah, bukan mengedepankan ego sendiri-sendiri, perjanalan masih panjang karena belum biaya pemeriksaan tambahan ke Polres Cimahi kan belum lengkap, terus biaya persidangan,” Asep Muhidin menutup.***
*Sumber: Tim Kuasa Hukum Rohimah, Kantor Hukum Asep Muhidin, SH & Rekan
Red/K.101
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post