Kabariku- Hasyim Asy’ari terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027. Untuk diketahui, Hasyim merupakan anggota KPU periode sebelumnya, yakni tahun 2017-2022.
Dalam keterangannya selepas pelantikan, perwakilan anggota KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari persiapan jelang Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh anggota KPU periode sebelumnya.
Hasyim menambahkan, pada Rabu esok, 13 April 2022, para anggota KPU dijadwalkan akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR dan pemerintah.
“Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan Peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai rencana, jadwal yang telah ditentukan,” ucap Hasyim. Selasa (12/4/2022).
Senada dengan perwakilan anggota Bawaslu, Rahmat Bagja juga berharap Peraturan KPU dapat segera disahkan sehingga pihaknya dapat segera menyusun Peraturan Bawaslu dalam mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. Selain itu, menurut Rahmat, Bawaslu juga akan menyusun dan memperbaiki standar tata laksana pengawasan pemilu.
“Kami bersama-sama akan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini,” ujar Rahmat.
Sebelumnya, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang dilantik hari ini, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” ujar Presiden usai pelantikan.
Tahun 2024 merupakan kali pertama penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah digelar serentak. Oleh karena itu, Presiden menekankan agar tahapan Pemilu yang dimulai pada 14 Juni mendatang dipersiapkan secara detail dan matang.
“Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ini penting dilakukan, karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam tahun yang sama, sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga berpesan kepada KPU agar menekankan pendidikan politik pada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan gembira.
“Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Presiden juga menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap KPU dan Bawaslu.
“Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” Presiden menutup.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Maret 2022.
Adapun nama anggota KPU masa jabatan 2022-2027 yang dilantik oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:
1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy’ari
3. Mochammad Afifuddin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Mellaz
Sedangkang anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang dilantik oleh adalah sebagai berikut:|
1. Lolly Suhenty
2. Puadi
3. Rahmat Bagja
4. Totok Hariyono
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Setelah pembacaan surat keputusan, selanjutnya Kepala Negara mengambil sumpah para anggota KPU dan Bawaslu yang dilantik hari ini.
Hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Sekretaris Kabinet Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.***
*Sumber: BPMI Setpres
Discussion about this post