Bongkar Skandal Mafia Minyak Goreng, Masinton Pasaribu: ”Kalau Negara Dikelola Segelintir Orang, Bubar!”

Kabariku- Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, SH., mengatakan Negara harus hadir memberikan keadilan dan kemanfaatan buat Bangsa ini.

“Ini mengkhawatiran kita bersama, menurut saya tidak ada urusan mau siapa partai pemerintahnya, siapa pemerintahnya, kita harus mengacu pada konstitusi,” kata Masinton saat menjadi pembicara di acara Diskusi Terbatas Poros Peduli Indonesia (POPULIS) dengan judul “Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng”. Selasa (26/4/2022).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bernegara itu rambunya konstitusi, Pancasila menurut Masinton tidak bisa hanya dihidupkan dengan satu jargon saja tidak cukup.

“Kita minta seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif juga parlemen dan yudikatif yaa, harus punya aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Masinton melanjutkan, Kalau momentum ini dilewatkan dikhawatirkan negara ini menjadi seperti Soviet, Bubar.

“Kalau negara dikelola dengan segelintir orang, ini Bubar! Ini yang tidak kita kehendaki,” ujarnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, Memang harus disuarakan karena ini menyangkut hal yang prinsipil dalam bernegara dan ber-Bhineka.

Persoalan kelangkaan minyak goreng yang memicu tingginya harga komoditas tersebut, Masinton menyebut, tidak masuk akal terjadi di Indonesia.

“Ini enggak masuk akal, enggak masuk ini,” kata Masinton

Ia pun menyatakan kebingungannya kepada Indonesia yang notabene merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga menjadi hal yang tidak lazim apabila terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

“Kemana para penyelenggara negara, kemana aparatur penegak hukum kita (menyikapi kelangkaan minyak goreng),” tuturnya.

Namun walaupun begitu, anggota Komisi III DPR RI ini tetap mengapresiasi atas penindakan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung bukan dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dari pihak Kepolisian.

“Saya percaya sama pak Jaksa Agung mampu memimpin penegakan hukum mengungkap skandal besar, baik itu dari kelangkaan minyak goreng dan KPK mampu membongkar kasus subsidi biodeisel yang jumlahnya sangat fantastis,” terangnya.

Masinton menilai perangkat hukum mulai bekerja menghadapi mafia besar yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.

“Melihat ini mulai bagus sebenarnya, perangkat hukum mulai bekerja sama dalam menghadapi mafia besar dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng, bagus ini,” jelas Masinton.

Terlebih lagi, kata Masinton, persoalan kelangkaan minyak goreng terjadi bukan dalam satu atau dua hari. Masyarakat kalangan bawah bahkan sudah menderita selama berbulan-bulan menghadapi kelangkaan minyak goreng ini.

“Kalau cuma satu dua hari, it’s oke. Ada kendala teknis mungkin,” ungkap Masinton.

Kemudian lebih lanjut ia menegaskan bahwa seharusnya negara bisa memberi manfaat, karena menurutnya hal ini tidak ada urusan atau sangkut paut dengan partai atau perangkat politik lainnya.

“Dimana adanya penindakan kasus mafia ini harus sesuai dengan rambu konstitusi dan mempentingkan keadilan rakyat, bukan keadilan segelintir orang yang berkuasa,” tandasnya.

Sebelumnya, pada Senin, 25 April 2022 lalu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana membeberkan sejumlah arahan dari Burhanuddin, sebagai berikut:
1. Memerintahkan jajarannya dalam penegakan hukum penanganan perkara korupsi yang dilakukan untuk bersikap netral, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik, serta tidak terpengaruh dengan isu-isu politik di luar;
2. Agar jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk tetap fokus dengan penyelesaian perkara secara profesional, berintegritas dan steril terhadap kepentingan apapun;
3. Jaksa Agung RI akan memantau dan mengendalikan secara ketat setiap penanganan perkara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak/kepentingan masyarakat.

Jaksa Agung RI juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan RI secara kelembagaan tetap netral, tidak ada kepentingan politik dan kekuasaan dalam penegakan hukum.

Kejaksaan RI selalu mengedepankan profesionalitas, integritas, transparan dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara.***

Red/K.000