SUMEDANG, Kabariku- Kuasa Hukum Kepala Desa Cilengkrang (SU) dan Anggota DPRD Sumedang (RM), Andi Suryadin, SH., menilai pihak penyidik gegabah dalam melakukan penahanan, setelah melakukan penetapan tersangka. Pemeriksaan dan penahanan RM Anggota DPRD Sumedang, menurut Andi, dilindungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Dalam PP 16 Tahun 2010, pasal 113 menyatakan Pasal 113 Ayat 1 Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD provinsi dan dari gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota,” ujar Andi Suryadin, SH. Selasa (8/2/2022).
Dikatakan Andi, permohonan izin semestinya dilakukan dahulu oleh pihak Polres Sumedang, dalam melakukan pemeriksaan terhadap kliennya. Namun, hal tersebut tidak dilakukan, pada pemeriksaan dan melakukan BAP, surat izin tersebut sama sekali tidak nampak diperlihatkan oleh pihak penyidik.
“Jelas Anggota DPRD memilik hak imunitas, yang ditaur dalam Peraturan Pemerintah. Semestinya juga tidak boleh ada penahanan jika dalam proses pemeriksaannya tidak sesuai dengan prosedur,” ucapnya.
Untuk itu, kata Andi, dalam proses praperadilan, pihaknya akan mamasukan dalam tuntutan praperadilan terhadap Polres Sumedang.
“Saya nilai tidak sah penetapan tersangkanya, serta terkesan ada dugaan intervensi terhadap penyidik,” tegasnya.
Selain akan melakukan praperadilan terhadap Polres Sumedang, pihaknya juga akan berkirim surat pada Komisi III DPR RI, serta membuat pengaduan pada Kompolnas dan Mabes Polri.
“Kejanggalan-kejanggalan tersebut akan dilaporkan baik berupa surat aduan serta seluruh bukti, yang saat ini sudah kami disiapkan,” tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan SU dan RM, berawal kejadian laka lantas di Jalan Raya Wado-Malangbong, pada tahun 2021 lalu. Kasus ini baru kembali ditangani pada awal tahun 2022.
Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto menyatakan bahwa RM dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka, pada Kamis (27/1/2022) lalu. Penetapan tersangka terhadap RM dan SU sendiri, dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda Jabar.
Atas penetapan itu, RM dan SU melalui kuasa hukum Andi Suryadin, SH., saat ini tengah melakukan upaya praperadilan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 B Sumedang dengan register perkara Nomor : 1/Pid./pra/ 2022/PN. Sumedang. tanggal 2 Februari 2022.***
Discussion about this post