Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY), dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi (psikolog) Perum Jasa Tirta II tahun 2017.
Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka AY selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 3 September 2021 s/d 22 September 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
“Sebelum ditahan, AY bakal melakukan isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu. Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan rutan KPK,” disampaikan Deputi Penindakan Karyoto S.I.K., dalam gelar konpers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/9/2021).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro tersangka dalam kasus ini. Dan perkaranya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
“Awal mulanya, pada 2016, Djoko Saputro (DS) sebagai Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, DS diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran dan revisi anggaran dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat dari nilai awal Rp. 2,8 miliar menjadi Rp. 9,55 miliar,” jelasnya.
Pengusulan perubahan tersebut diduga tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Setelah dilakukan revisi anggaran, DS memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan ini dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut;
“Untuk pelaksanaan pekerjaannya, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT BMEC (PT Bandung Management Economic Center, tidak dibacakan) dan PT 2001 Pangripta dengan adanya pemberian komitmen fee atas penggunaan bendera kedua perusahaan tersebut sebesar 15 % dari nilai kontrak sedangkan AY menerima fee 85 % dari nilai kontrak,” kata Karyoto.
Selain itu, diduga pula adanya pencantuman nama para ahli dalam kontrak pekerjaan hanya dipinjam dan dimasukan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang dan pelaksanaan lelang di rekayasa sedemikian rupa dengan formalitas penanggalan berbagai dokumen administrasi lelang disusun secara backdated.
“Akibat perbuatan tersangka, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp. 3,6 miliar. Atas ulahnya, Andririni disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” Deputi Penindakan menutup. (*)
*Biro Humas KPK
Red/K.101
Discussion about this post