Kabariku- Dengan rencana agenda amandemen UUD 45 memunculkan polemik perpanjangan jabatan Presiden sampai 2027 atau jabatan presiden tiga periode hal ini mengemuka menjadi wacana pro dan kontra, tidak lepas dari banyaknya kepentingan yang bermain dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok yang pragmatis, demi meraih atau mempertahankan kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Anto Kusumayuda Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis ‘98 (Ketum PPJNA ’98) dalam rilisnya yang diterima. Sabtu (4/9/2021).
“Situasi pandemi ini sangat penting terjaganya stabilitas politik nasional jangan sampai polemik perpanjangan jabatan presiden atau jabatan presiden 3 periode menjadi bumerang menimbulkan kegaduhan, dipolitisir dijadikan pemicu terjadinya instabilitas nasional,” kata Anto.
Oleh karena itu, lanjut dikatakan Anto, “Presiden Jokowi sebaiknya menghentikan polemik tersebut bahwa Jokowi senantiasa komitmen dan taat pada kontitusi tidak adanya perpanjangan jabatan presiden atau perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode,” ungkap Anto tokoh aktivis penggerak aksi Soeharto Dalang Segala Bencana.
Menurut Anto, Pembatasan jabatan presiden dua periode adalah amanah reformasi, jangan sampai ada kekuatan atau kelompok oligarki orde baru yang menjerumuskan Jokowi untuk merubah kontitusi dengan perpanjangan jabatan presiden,
“Jangan ulangi kesalahan masa orba, sebaiknya tahun 2024 disiapkan Capres maupun Cawapres pelanjut Presiden Jokowi kedepan,” tandas Anto Kusumayuda.
Tokoh aktivis 98 ITB Bandung, Ir.Dony Mulyana Kurnia menambahkan, Jangan Khianati amanah reformasi mencoba membajak dengan merekayasa jabatan presiden yang diperpanjang atau menjadi tiga periode dengan alasan pandemi, itu alasan yang dicari cari.
“Saya yakin Pak Jokowi mengetahui itu semua jebakan Batman yang akan menjerumuskannya. Presiden Jokowi harus menolak semua wacana itu,” pungkas Dony, tokoh aktivis 98 Bandung dipercaya menjadi Ketum DPP. Barisan Islam Moderat BIMA. (*)
#TolakPresidenTigaPeriode
#TolakJabatanPresidenDiperpanjang