Jakarta, Kabariku – Serikat Tani Nelayan (STN) menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai peredaran lima jenis pupuk palsu yang kembali marak di Indonesia.
Skandal ini dinilai merugikan petani secara signifikan, dengan kerugian ditaksir mencapai Rp3,2 triliun per tahun.
Ketua Umum Pimpinan Pusat STN, Ahmad Rifai, menilai kasus ini sebagai sinyal darurat bagi pemerintah untuk segera memperkuat industrialisasi pupuk nasional.
“Ini bukan hanya soal pupuk palsu, tapi soal rantai pasok yang rapuh dan ancaman nyata terhadap kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.
Menurut Rifai, petani kerap menjadi korban karena bergantung pada pupuk subsidi maupun non-subsidi yang rentan dipalsukan. Terlebih lagi, banyak petani mengandalkan skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang akan semakin membebani mereka bila terjadi gagal panen akibat pupuk tidak berkualitas.
STN menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada pupuk impor atau pasokan yang rentan praktik curang harus diakhiri. Rifai menekankan pentingnya membangun industri pupuk nasional yang mandiri, terjangkau, dan berkualitas untuk menunjang sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan.
Empat Desakan Strategis STN kepada Pemerintah:
1. Percepatan pembangunan industri pupuk nasional yang melibatkan organisasi petani dalam perencanaan dan pengawasan agar kebutuhan riil petani di lapangan benar-benar terpenuhi.
2. Pengembangan teknologi pupuk berbasis sumber daya lokal, termasuk mendorong pertanian organik yang mampu mendukung ekonomi petani dan ketahanan pangan jangka panjang.
3. Penegakan hukum tegas terhadap mafia pupuk dan pemalsu pupuk, dengan sanksi berat yang memberi efek jera.
4. Transparansi dan akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi, agar petani memperoleh pupuk berkualitas dengan harga terjangkau secara merata.
Ahmad Rifai menyatakan STN mendukung penuh visi Menteri Pertanian yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Namun, menurutnya, visi besar ini tidak akan tercapai tanpa fondasi kuat berupa industrialisasi pupuk yang berpihak pada kepentingan petani.
“Ini bukan semata-mata soal peningkatan produksi, tapi tentang keadilan bagi petani sebagai ujung tombak kedaulatan pangan bangsa. Industrialisasi pupuk nasional adalah langkah strategis untuk pertanian kolektif yang maju, berdikari, dan berdaulat,” pungkasnya.
STN juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para petani, untuk bersatu dan mendorong pemerintah agar serius mewujudkan sistem pertanian berbasis keadilan, dengan akses terhadap tanah, modal, dan teknologi modern yang murah dan massal.*
Discussion about this post