Jakarta,Kabariku.com– Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menggelar dialog bersama 10 asosiasi desa dari seluruh Indonesia untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi desa dan kelurahan sebagai langkah mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dialog tersebut berlangsung dalam Seminar Nasional bertema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menkop Ferry menegaskan pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik melalui musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan KDKMP berjalan optimal.
“Melalui seminar nasional ini, kita bermusyawarah agar persiapan operasionalisasi KDKMP bisa berjalan dengan baik. Semua pihak harus duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar Ferry.
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Hamdi Moeloek, jajaran wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta perwakilan asosiasi desa dari berbagai daerah.
Forum Khusus untuk Pengurus dan Pengawas KDKMP.
Ferry mengatakan Kementerian Koperasi bersama kementerian dan lembaga terkait akan segera menggelar forum khusus yang melibatkan pengurus dan pengawas KDKMP.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan sekaligus menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.
Menurutnya, masukan dari daerah sangat penting agar operasional koperasi dapat berjalan efektif sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai payung hukum bagi seluruh koperasi, termasuk KDKMP.
Dalam regulasi tersebut nantinya akan diatur sejumlah penguatan kelembagaan, salah satunya pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi yang bertujuan melindungi dana milik anggota.
KDKMP Jadi Penyalur Barang Subsidi dan Bansos
Ferry juga mengungkapkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan KDKMP akan menjadi institusi resmi penyalur berbagai barang bersubsidi dan bantuan sosial.
Melalui skema tersebut, koperasi desa nantinya akan menyalurkan LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras kepada masyarakat.
Selain itu, berbagai program bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial, serta bantuan pangan non-tunai juga akan disalurkan melalui KDKMP.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui perbankan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Mekaar BRI, sehingga koperasi desa dapat berfungsi sebagai pusat layanan keuangan masyarakat.
“Sudah ada arahan Presiden untuk mempersiapkan Perpres, termasuk mengenai penyaluran barang bersubsidi dan penguatan status manajerial koperasi,” kata Ferry.
KDKMP Didorong Jadi Motor Ekonomi Desa
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan KDKMP akan menjadi infrastruktur utama distribusi pangan bersubsidi di tingkat desa sehingga manfaat program pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan pihaknya akan terus mendampingi desa agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi melalui koperasi.
Menurut Yandri, hasil usaha KDKMP nantinya diproyeksikan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan desa.
“Hasil usaha dari KDKMP sekurang-kurangnya 20 persen akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara 80 persen akan kembali berputar di desa. Jika program ini berhasil, target Indonesia Emas 2045 akan semakin mudah diwujudkan,” ujarnya.
Discussion about this post