KPK Tahan Anggota DPRD Jawa Barat dalam Kasus Pengurusan Banprov

KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan ARM, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengurusan bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

Tersangka ARM diduga menerima suap sebesar Rp8.582.500.000 dalam kegiatan pengurusan tersebut.

“Pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (19/11/2020).

Ia menambahkan, dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan penyitaan aset berupa uang senilai Rp1.594.000.000.

Atas perbuatannya, lanjut Ali, ARM disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ARM selama 20 hari terhitung sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih,” paparnya.

ARM merupakan anggota DPRD Jabar 2014-2019 dan 2019-2024. Ia ditetapkan tersangka sejak Agustus lalu.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, penetapan ARM sebagai tersangka setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Ia mengatakan kasus itu adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu dan hasilnya menetapkan empat orang sebagai tersangka. (Has)