Anggaran Daerah Rp 252,78 Triliun Mengendap dalam Deposito, KPK Segera Bersikap

KABARIKU – Wakil Ketua Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, KPK akan mendalami temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 252,78 triliun dalam bentuk deposito.

“Setelah melakukan pendalaman, KPK baru akan menentukan sikap, apakah ditingkatkan ke penyidikan atau tidak,” kata Nurul Gufron dalam konferensi pers, Jumat (23/10/2020).

Ia menegaskan, temuan Kemendagri tersebut akan menjadi tindak pidana apabila kepala daerah dengan sengaja menyimpan uang di bank untuk mengambil keuntungan dari bunga.

“Jika parkir uang di bank tersebut bertujuan berbagi keuntungan, maka Pak Gubernur atau Pak Bupati terkena tindak pidana,” ujar Gufron.

Namun apabila tidak ada unsur ksengajaan dengan alasan anggaran tak bisa digunakan karena pandemi Covid-19, penyimpanan uang di bank tak ada unsur pidana.

Namun, ujarnya, jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari bunga simpanan tersebut, maka pihak itulah yang akan terkena tindak pidana.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kekesalannya ketika mengetahui realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) masih minim. Menurutnya, hal itu terjadi karena banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersimpan di bank.

Dari temuannya, ada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan total sebesar Rp 252,78 triliun.

Mendagri merinci, dari total anggaran daerah yang tersimpan di bank tersebut anggaran provinsi Rp 76,78 triliun dan kabupaten/kota Rp 167,13 triliun.

“Anggaran itu tersimpan di bank dalam bentuk deposito,” jelas Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 melalui teleconference, Kamis (22/10/2020).

“Hal ini tolong menjadi catatan rekan-rekan kepala daerah karena gabungan provinsi dan kabupaten kota ini sudah Oktober, tinggal 2 bulan setengah. Apalagi biasanya 2 minggu terakhir Desember itu sudah tidak ada lagi belanja biasanya, artinya kita punya waktu 2 bulan baru 51,83% di bawah rata-rata nasional. Provinsi 54,93%, 34 provinsi ditotal. Kabupaten lebih rendah lagi hanya 50,60%. Ini berarti uangnya kemana kalau nggak dibelanjakan?” bebernya. (Has)