Webinar Indopolling : Pilkada Serentak 2020 Sebuah Keniscayaan

KABARIKU – Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu diungkapkan Wempy pada diskusi Webinar Indopolling Network dengan tema “Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020” yang diselenggarakan pada Jumat malam (5/6/2020).

“Pilkada Serentak 2020 adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan di daerah tetap berjalan. Meski demikian, KPU perlu mempersiapkan PKPU yang disesuaikan dengan protokol penanganan Covid – 19. Salah satu contohnya adalah teknis verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon independen. Mekanisme verifikasi ini betul-betul perlu dipertimbangkan,” ungkap Wempy.

Selain itu, kondisi pandemi mengharuskan pasangan calon yang maju pilkada untuk memodifikasi strategi kampanye.

“Di Era pandemi ini perlu ada pendekatan model kampanye baru dengan mengoptimalkan teknologi. Sebaiknya calon mengefektifkan model kampanye door to door campaign untuk menyampaikan visi misi program calon kepada pemilih dengan tetap memperhatikan protocol covid. Kampanye terbuka dengan mendatangkan jumlah massa yang besar justru akan berpotensi menimbulkan kerawanan menjadi cluster baru covid”, pungkas Wempy.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah, KPU dan Bawaslu telah menyetujui Pilkada serentak dilaksanakan pada Desember 2020 sesuai Perppu No 2 tahun 2020. Arief Wibowo, Anggota Komisi II DPR RI dalam paparan diskusi menyampaikan bahwa Pemilukada serentak 2020 mesti berjalan.

“Pemilukada harus dilanjutkan, karena pemerintahan tidak boleh berhenti untuk tetap bisa menjaga keselamatan rakyat. Tentu dengan tetap disiplin menerapkan protocol covid 19,” ungkap Arief.

Meski demikian Arief menyoroti potensi turunnya partisipasi pemilih.

“Walupun kemungkinan tingkat partisipasi pemilih akan merosot. Harapannya agar kita bisa melakukan pilkada seperti normal walaupun dalam keadaan tidak normal,” pungkas Arief yang merupakan Wasekjen PDI Perjuangan ini.

Anggota Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan berbeda.

“Dengan adanya wabah Covid 19, penyelenggaraan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bagaimanapun kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan dengan pertimbangan untuk menuju pemilu di 2024. Demokrasi tetap berjalan dengan protokol keselamatan dan kesehatan rakyat tetap terjaga. Pemanfaatan IT akan didorong untuk membantu keberlangsungan pilkada di tahun 2020. KPU sebagai penyelenggara akan fokus pada penyelenggarannya dan saat ini kami sedang mepersiapkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) nya,” tutur Wiarsa.

Anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja menyampaikan temuan politisasi bansos di banyak daerah menjelang Pilkada serentak 2020.

“Kami menemukan politisasi bansos dengan modus penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban covid. Kasus ini terjadi di hampir 9 propinsi dan 23 kabupaten/kota. Yang menarik adalah upaya beberapa gubernur seperti surat edararan gubernur lampung dan jawa tengah yang membuat surat edaran yang meminta bupati dibawahnya tidak mempolitasi bansos. Kami mengapresiasi langkah itu. Kita berharap tidak ada politisasi bansos, tetapi kalaupun ada harus ditindak,” ungkap Rahmad Bagja.

Sementara itu Peneliti LIPI, Sri Nuryanti menyampaikan, banyak negara lain yang bisa melaksanakan pemilu di tengah pandemi dengan tetap mengedepan protokol covid.

“beberapa negara yang tetap melaksanakan pemilu di antaranya Korea Selatan, pemilu pendahuluan di USA, Israel, Perancis, Moldova, Jerman, Australia, Srilanka, Jepang, Rusia dan Australia”, ungkap Sri Nuryanti.

Sri Nuryanti juga menyarankan agar dibuat payung hukum penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan mitigasi bencana covid serta mempertimbangkan solusi kombinasi antara memperhatikan keselamatan rakyat dan penyelenggara dengan melindungi hak pilih warga negara.

“Pengembangan metode lain yang dimungkinkan meminimalkan penyebaran pandemi yang bisa dipertimbangkan adalah melalui pos atau e-election”, pungkasnya

Diskusi menghadirkan narasumber Arief Wibowo (Komisi II DPR RI/Wasekjen PDI Perjuangan), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Komisioner KPU RI), Rahmad Bagja (Anggota Bawaslu RI) Sri Nuryanti (Peneliti LIPI) dan Wempy Hadir (Direktur Eksektuf Indopolling Network).

Antusiasme untuk mengikuti diskusi terlihat dari tingginya partisipan webinar yang hampir mencapai 300 peserta. Webinar diikuti oleh berbagai kalangan di antaranya KPUD, Bawaslu daerah, dosen, pengamat, media, aktivis, mahasiswa serta masyarakat umum yang berasal dari berbagai penjuru daerah.

Kegiatan Webinar Indopolling Network akan dilanjutkan di seri dikusi berikutnya dengan mengangkat tema aktual yang menjadi perhatian masyarakat luas. (Has)