Kabariku- Atas Dasar Dorongan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Bangsa Indonesia (AMPPIBI) kepada Kejati Jawa Barat dan pencarian fakta di PN. Bandung akhirnya Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan 4 Orang Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bos Madrasah, pada hari Jumat (21/10/2022).
Diketahui, Penyalahgunaan Dana BOS ini untuk Foto Copy atau Penggandaan Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian Try Out (TO), Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), Ujian Madrasah/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UM/USBN), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Dan Penilaian Akhir Semester (PAS) MTs di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 Dan 2018.
Kejati Jabar Tetapkan Empat Tersangka Baru
Adapun keempat tersangka tersebut adalah:
- EH merupakan Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017/2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1144/M.2.5/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- AL merupakan Bendahara Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017/2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-1145/M.2.5/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- MK merupakan Mantan Manager Operasional CV. Citra Sarana Grafika berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1146/M.2.5/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- MSA merupakan Direktur CV. Arafah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1147/M.2.5/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah melakukan Mark Up biaya penggandaan soal ujian tersebut sehingga negara dirugikan diperkirakan sebesar Rp.22 Miliar lebih.
Bahwa Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat mengarahkan Madrasah Tsanawaiyah diseluruh Jawa Barat untuk melakukan penggandaan Soal Ujian Dan Lembar Jawaban Ujian To Uambn, Um/Usbn, Pat, Dan Pas Mts di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 Dan 2018 pada CV. Arafah dan CV. Citra Sarana Grafika.
Selain itu tersangka EH selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat Tahun 2017/2018 juga menunjuk anaknya MSA selaku Direktur CV. Arafah untuk menjadi pihak dalam penggandaan tersebut padahal diketahui tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan penggandaan soal ujian dan hanya sebagai calo/perantara kepada perusahaan lain yang menguntungkan diri pribadi sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
Bahwa Kegiatan tersebut diatas bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017.
Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selanjutnya keempat tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selanjutnya dilakukan penahanan oleh penyidik di Rumah Tahananan Kelas I Bandung dan Rumah Tahan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung selama 20 hari kedepan.
“Kami akan terus mendorong pihak Kejaksaan untuk membabad habis orang orang yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga tidak ada sikap tebang pilih,” kata Koordinator Aliansi AMPPIBI Kang Joker. Sabtu (22/10/2022).
Sementara itu, Ketua Umum LSM Tengkorak Kang Saeful mengatakan, Bahwa Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat sangat menyinggung perasaan Umat Manusia.
“Kantor Kementerian Agama merupakan wajah dari semua golongan ideologi dan tempat menitipkan kepercayaan ilahiah namun dicoreng dengan tindak pidana korupsi yang terjadi diinternal Kementrian Agama Wilayah Jawa Barat,” tukasnya.
Kang Saeful menyatakan bahwa akan mendorong Menteri Agama RI untuk merelokasi semua pegawai dan staff di wilayah Kementerian Agama Jawa Barat karena dinilai sikap korupsi bagi pegawai lama sudah mengakar dan sulit dihilangkan tutupnya.
Ketum Bumi Kang Ariz Faizal menyatakan bahwa terdapat setoran liar di wilayah kementerian agama jawa barat bagi yang menginginkan jabatan strategis.
“Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan hukum serta moralitas mereka sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang sangat dinilai sakral, atas dasar itu kami siap menelusuri dan terus mengejar para mafia di lingkungan kementerian Agama Jawa Barat,” cetusnya.
Sekjend DPP LSM PMPRI Kang Anggi Dermawan M.Pd menyatakan, Kasus ini adalah sumbu dan akan terus menyala membakar orang orang yang ada didalamnya.
“Amppibi akan terus memberikan fakta-fakta baru pada Kejati dan akan memonitor proses penyidikan di Kejati demi terwujudnya supremasi hukum yang jelas dan adil serta menjadikan Hukum sebagai payung tertinggi,” ujar Kang anggi.
Kang Joker menambahkan, bahwa pihaknya sudah mempunyai data mengenai ‘bancakan’ korupsi di Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
“Kami berjanji akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap lingkaran Seniman Keungan dilingkungan Kementerian Agama Jawa Barat. Sampai dengan Tuhan menyatakan bahwa mereka telah terbebas dari dosa,” tutup Kang Joker sebagai Kordinator Aliansi Amppibi.
BACA Berita Terkait ‘Geruduk Kanwil 4 Bank BNI Jawa Barat Terkait Dugaan Bank BNI Cabang Astanaanyar Lakukan Perbuatan Melawan Hukum, Berikut Penjelasan AMPPIBI’
Pada Jum’at, 7 Oktober 2022 lalu, AMPPIBI mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, kedatangan mereka guna mengkonfirmasi terkait Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang mulai disidangkan pada Senin 9 Mei 2022.
Sebelumnya, Drs. Agus Kosasih, Pejabat Kantor Perwakilan Kemenag Jabar ini didakwa telah melakukan korupsi dana BOS Madrasah hingga Rp7,5 miliar.
Dalam Hal ini AMPPIBI diwakili oleh Anggi Dermawan, Sekjend DPP LSM PMPR Indonesia; A. Faizal, Ketum LSM BUMI; dan Saeful Mujahid, Ketum LSM TENGKORAK menanyakan data-data Persidangan.***
Red/K.101
Discussion about this post