Pembukaan Kembali Rumah Ibadah di Saat New Normal Harus Seizin Camat

KABARIKU – Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan, rumah ibadah yang boleh dibuka kembali di saat New Normal atau tatanan normal baru adalah rumah ibadah yang aman dari Covid-19. Pembukaannya pun harus diusulkan oleh kepala desa dan kemudian diizinkan camat bersama Forum Komunikasi Kecamatan setempat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kenapa camat yang bisa rekomendasi? Karena kalau bupati atau gubernur suka terlalu jauh di atas sehingga kadang-kadang ada tempat-tempat yang memang sebetulnya aman sama sekali (dari COVID-19) tapi oleh mereka (bupati atau gubernur) mungkin bisa digeneralisasikan seolah-olah belum aman karena memang secara provinsi atau kabupaten mungkin belum aman sehingga kewenangan itu kami sarankan untuk diambil oleh tingkat kecamatan saja,” tambah Menag di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Ia menjelaskan, camat bersama forum komunikasi kecamatan wajib mempelajari validitas dari pengajuan kepala desa tentang usulan pembukaan rumah ibadah.

“Apa memang betul-betul ancaman COVID-19 rendah, penularannya rendah. Setelah ditinjau, camat mengeluarkan izin dengan konsultasi dulu kepada bupati,” tambahnya.

Menurut Menag, konsultasi ke bupati/walikota harus dilakukan karena yang mengetahui status new normal secara keseluruhan utamanya tentang reproduction number (R0) atau active reproductive number (Rt) adalah bupati.

“Izin ini akan direvisi setiap bulan, bisa jumlah izin bertambah bisa juga berkurang kalau ternyata yang setelah dikasih izin COVID-19 meningkat atau penularan meningkat ya akan dicabut, jadi betul-betul kita buat sangat ‘fair’. Kalau memang tidak memenuhi syarat ya sudah tidak dibolehkan,” ujarnya.

Fachrul menambahkan, pada tahap pertama rumah ibadah digunakan hanya untuk ibadah shalat saja dengan diusahakan sesingkat mungkin. Jika kemudian keadaan lebih baik, camat bisa mengizinkan adanya kuliah tujuh menit.

“Jadi level rumah ibadah di desa, izinnya ke camat, rumah ibadah lintas kecamatan izinnya bupati, level rumah ibadah antarkabupaten izinnya ke gubernur,” tambah Fachrul.

Ia pun menjelaskan, pihak Kemenag segera menerbitkan poin-poin tentang protokol kesehatan di saat New Normal dengan nama revitalisasi fungsi rumah ibadah pada tatanan normal baru. (Den)