KPK Setor Rp14,5 Miliar ke Kas Negara Pelunasan Uang Pengganti Terpidana Eks Mensos Juliari

JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan pelunasan uang pengganti kepada kas negara dari terpidana Eks Menteri Sosial.

Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri, SH., menyampaikan, Jaksa Eksekutor KPK Suryo Sularso dan Andry Prihandono melalui Biro Keuangan telah selesai menyetorkan uang pengganti Terpidana Juliari Peter Barubara ke kas negara sejumlah Rp14,5 Miliar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ali menjelaskan, Terpidana melunasi pembayaran uang pengganti ini secara bertahap dengan tiga kali cicilan.

“KPK hargai inisiatif Terpidana tersebut sebagai bentuk ketaatan atas tuntutan tim Jaksa KPK dan putusan hakim Tipikor,” kata Ali. Senin (1/8/2022).

Hal ini selaras dengan upaya optimalisasi asset recovery oleh KPK dalam setiap penanganan perkara.

Penegakkan hokum tindak pidana korupsi, kata Ali, tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku melalui pidana penjara.

“Namun juga bagaimana mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah timbul akibat perbuatan korupsi ataupun perampasan harta yang dinikmati koruptor dari hasil korupsinya,” tegas Ali.

Oleh karena itu, KPK juga mengimbau para Terpidana korupsi lainnya untuk segera melakukan pembayaran uang pengganti sesuai putusan hakim

“KPK mengimbau para Terpidana korupsi lain untuk segera melakukan pembayaran agar asset recovery dari hasil tindak pidana dapat terpenuhi untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama,” Ali menutup.

Sebelumnya, Kasus fee bansos Covid-19 yang menjerat mantan Mensos Juliari Peter Batubara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Selain hukuman penjara dan denda, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Juliari berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar.

Uang pengganti Rp14,5 miliar tersebut wajib dibayarkan oleh Juliari satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap alias inkrakh.

Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan lainnya yakni berupa pencabutan Hak Politik Juliari. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik Juliari dicabut selama empat tahun setelah mantan Mensos tersebut selesai menjalani pidana pokok.

Hakim membacakan amar putusan Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Juliari diyakini menerima suap dari sejumlah pengusaha terkait proyek pengadaan Bansos Covid-19.

Juliari Batubara terbukti telah menerima suap sebesar Rp32 Miliar dari para pengusaha atau vendor yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19 melalui dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Puluhan Miliar uang suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Di antaranya PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama.***

Red/K.000