Klaim 10 Nama Kepala Daerah, Repdem: ‘Partai Berkuasa Dua Periode Miskin Etika Politik’

SURABAYA, Kabariku- Pencatutan sejumlah nama kepala daerah oleh DPD Demokrat Jawa Timur dinilai oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sebagai kesalahan fatal yang bisa menciderai sistem politik di Indonesia juga dinilai miskin etika dalam penerapan sistem politik.

Lebih-lebih, diantara nama-nama yang dicatut tersebut terdapat terdapat nama Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono yang merupakan kader asli partai berlogo banteng moncong putih besutan Megawati Soekarno Puteri ini.

“Pencatutatan nama seperti ini adalah contoh pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat, saya  berfikiri demokrat saat ini sedang dalam proses pendangkalan kualitas kader, ini miskin etika politik dan sangat tidak layak ditiru,” ujar Mahfud pada awak media, Sabtu (24/4/2022)

Pihaknya mengaku sangat menyayangkan partai yang pernah berkuasa dua periode di Indonesia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak rasional, apalagi dengan mengklaim 10 kepala daerah masuk didalam kepengurus Demokrat Jatim tersebut.

“Mereka ini pernah berkuasa dua periode di negara ini, saya fikir pasti akan lebih dewasa penerapan politiknya apalagi untuk menentukan struktur. Oh ternyata tidak,” tegas pria kelahiran Sumenep Madura ini.

Selaras dengan Mahfud, Wakabid Organisasi dan keanggotaan DPD Repdem Jatim, Yudha Pratama menekan Demokrat Jatim yang dinahkodai oleh wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak untuk segera melakukan klarifikasi terkait pencatutan nama beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang dimasukkan pada pengurusan Demokrat Jatim tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu.

“Kita jelas mendesak mas Emil untuk melakukan klarifikasi, yang paling aneh kan nama mas Ony Anwar dimasukkan padahal jelas-jelas beliau adalah kader PDI Perjuangan,” pintanya dengan tegas.

“Apalagi ada beberapa kepala daerah lain yang sudah mengklarifikasi ketidak benaran tersebut. Ini memalukan dan tidak jelas etika politiknya,” tambah Yudha.

Disebutkan, selain Ony Anwar, beberapa Kepala Daerah telah membantah klaim sepihak tersebut diantaranya; Bupati Mojokerto, Walikota Madiun dan juga Bupati Lamongan.***

Red/K.101