Gugatan Praperadilan Terkait Gratifikasi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Ditolak PN Jakarta Selatan. Berikut Pernyataan KPK

JAKARTA, Kabariku- Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Delta Tamtama, SH., MH., memutuskan menolak materi gugatan Praperadilan yang diajukan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gugatan tersebut terkait penetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi jet pribadi.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, SH., menyampaikan, KPK mengapresiasi Putusan Hakim Praperadilan PN Jakarta Selatan.

“Kami apresiasi putusan tersebut,” ucap Ali. Selasa (16/8/2022).

Ali mengatakan, KPK sebelumnya telah menyampaikan permohonan tersebut bukan ruang lingkup praperadilan.

“Dari awalpun sudah kami sampaikan bahwa permohonan yang diajukan tersebut bukan ruang lingkup Praperadilan,” terang Ali.

Ali menjelaskan, Hakim PN Jakarta Selatan pada Senin, 15 Agustus 2022 telah memutus permohonan Praperadilan yang diajukan Nizar Dahlan dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

“Pemohonpun tidak memiliki legal standing dalam permohonan tersebut,” tandas Ali.

Sebelumnya, Nizar menggugat KPK dengan alasan laporan mengenai dugaan korupsi Ketua Umum PPP yang pernah dilaporkan tidak ditindaklanjuti. Gugatan praperadilan itu teregistrasi dengan nomor 60/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Saat itu, Nizar meminta KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang dilakukan Suharso Monoarfa sebagai tersangka sebagaimana diatur Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam petitum itu, KPK juga diminta segera menetapkan Suharso Monoarfa sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Dalam jawaban gugatan Praperadilan, Tim Biro Hukum KPK menilai, aduan dugaan korupsi yang menjadi dalil gugatan Praperadilan di PN Jakarta Selatan oleh Nizar Dahlan itu bukanlah objek praperadilan.***

Red/K.000