Bappeda Garut Bersama Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat Gelar Semiloka Pembentukan Kepanitiaan SDGs yang Partisipatif

Garut, Kabariku- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pembentukan Kepanitiaan Bersama untuk Mewujudkan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang Partisipatif di Kabupaten Garut.

Acara tersebut bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Barat yang berlangsung di Aula Kantor BAPPEDA Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,Kamis (13/4/2023).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Garut, Iman Purnama Ridho, menyampaikan, bahwa tujuan diselenggarakannya Semiloka ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan beberapa pihak lainnya baik di sektor pemerintah maupun sektor non pemerintah, terkait penyusunan RAD SDGs.

“Terus yang kedua, tujuannya ini membentuk kelembagaan yang tadinya untuk menyusun RAD SDGs Kabupaten Garut, Jadi RADN SDGs Kabupaten Garut yang insha Allah akan disusun untuk keluaran dokumennya yaitu SDGs tahun 2024-2029,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, bahwa pembahasan yang dilaksanakan saat ini belum ke tahap final, namun masih dalam tahap penyusunan tim koordinasi SDGs.

“Nanti tinggal ada pembahasan lagi tinggal finalisasi di sektor pemerintah sebelah mana, dan non sektor pemerintah sebelah mana,” lanjutnya.

Iman berharap, dengan adanya pertemuan ini dokumen penyusunan SDGs dapat segera selesai, dan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan target SDGs.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Inklusi ‘Aisyiyah Jawa Barat, Ririn Dewi Wulandari, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dimana salah satu yang menjadi hightlight dalam pertemuan kali ini adalah terjadi kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah.

“Secara kebetulan memang Aisyiyah itu sudah dilibatkan dalam proses SDGs dari awal kemunculan Perpres 59 Tahun 2017, yaitu kami menjadi salah satu mitra Bappenas yang mendapatkan penguatan-penguatan, untuk kemudian bisa melakukan advokasi di daerah begitu,” ucapnya.

Selain itu, Ririn menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya juga sudah pernah terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat provinsi dan penyusunan RAD di Kabupaten Cirebon yang merupakan salah satu dari tujuh kabupaten yang melaksanakan pilotting penyusunan RAD SDGs.

“Dan ketika saat ini kami melalui program inklusi itu yang menjadi daerah program itu adalah Kabupaten Garut, maka itu juga kami lakukan bersama dengan Bappeda Kabupaten Garut,” ujarnya.

Berbicara tentang program inklusi, lanjutnya, bahwa inklusi tersebut membahas terkait isu penting diantaranya adalah stunting, perkawinan anak, Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kemiskinan.

“Nah kalau bicara itu, itu artinya sebenarnya berbicara goal-goal yang ada di SDGs, goal pertama itu adalah tampal kemiskinan, artinya kami juga sedang bekerja untuk goal satu, dengan upaya-upaya kami pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan yang dilakukan melalui program inklusi di 6 desa di Kabupaten Garut,” tandasnya.***

Red/K.101