Kabariku- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun bagian dari transformasi besar-besaran yang sedang dilakukan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat berpidato di Dies Natalis Ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, yang digelar di Kampus Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (17/01/2022) pagi.
“Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi yang berbasis green economy. Karena dari sinilah kita akan memulai,” ujarnya.
Secara fisik, imbuh Presiden, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif yang dirancang sejak awal. Diungkapkannya, IKN akan dibangun ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda serta menyediakan layanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia.
“Ibu kota negara yang baru ini bukan sekadar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara kembali menyampaikan bahwa transformasi besar yang sedang dilakukan Indonesia harus terus berjalan.
“Pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar yang sedang kita lakukan, tetap harus berjalan terus transformasi besar yang sedang kita lakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden pun menjelaskan tranformasi yang tengah dilakukan di tanah air. Pertama, pemerintah sedang mempercepat transformasi ekonomi menuju ke sebuah ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menghentikan secara bertahap ekspor bahan-bahan mentah hasil pertambangan serta mendorong hilirisasi industri.
“Sejak 2020 saya sampaikan enggak bisa kita terus-terusan, setop ekspor nikel kita setop, bahan mentah nikel setop, harus diproduksi di negara kita sendiri, baik menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi, tapi jangan bahan mentah, jangan raw material,” ujarnya.
Setelah nikel, imbuh Presiden, pemerintah juga akan secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah lainnya, seperti bauksit dan tembaga.
“Kita ingin nilai tambah itu ada di tanah air sehingga selain memberikan penerimaan negara yang semakin besar berupa pajak, berupa royalti, berupa penerimaan negara bukan pajak, juga bisa membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita,” ujarnya.
Kebijakan Indonesia untuk menghentikan ekspor bijih nikel digugat oleh Uni Eropa ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi gugatan atas kebijakan penghentian ekspor bahan mentah ini.
“Enggak apa-apa kita dibawa ke WTO, kita punya argumentasi juga kalau kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Enggak akan kita hentikan meskipun dibawa ke WTO, setop bauksit tetap jalan, setop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah dan kita harus memanfaatkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi yang terbaru,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan transformasi menuju ekonomi hijau atau green economy. Produk-produk ekonomi hijau ini memiliki nilai tambah tinggi dan sangat diminati oleh masyarakat dunia.
“Kita sebetulnya memiliki kekuatan di sini, kita memiliki modal besar untuk menghasilkan produk-produk hijau, karena energi hijau kita miliki. Potensi energi baru terbarukan kita 418 gigawatt, berarti 418 ribu megawatt, gede sekali,” ujarnya.
Sumber energi tersebut antara lain berasal dari sungai, arus bawah laut, hingga geotermal. Kepala Negara menjelaskan, saat ini pemerintah tengah membangun kawasan industri hijau di Kalimantan Utara seluas 16 ribu hektare.
“Ini akan menjadi sebuah gerbang bagi Indonesia baru, yaitu menjadi sebuah negara industri yang besar, yang patut diperhitungkan oleh dunia. Akan menjadi pintu gerbangnya ada di situ, kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Dan semoga ini dalam waktu 4-5 tahun itu sudah bisa diselesaikan untuk yang tahapan pertama,” ujarnya.
Transformasi lain yang dilakukan Indonesia adalah di bidang ekonomi digital. Presiden mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi ekonomi nasional yang besar.
“Pasar digital di Indonesia tumbuh sangat pesat dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kita prediksi di 2025 pasar digital kita akan meningkat sampai di angka 146 miliar Dolar AS. Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda yang ngerjain, jangan diambil oleh negara-negara lain,” ujarnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebanyak 40 persen bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki 8 unicorn.
“Kita memiliki 8 unicorn, terbanyak di Asia Tenggara. Ada Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Dan 1 decacorn kita, yaitu Gojek,” ujarnya.
Presiden menyampaikan, pemerintah terus membangun infrastruktur pendukung untuk transformasi digital ini, mulai dari satelit multifungsi Satria-1 dan Base Transceiver Station (BTS) di 12.500 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses 4G, hingga pengembangan jaringan 5G.
Menutup keterangannya, Presiden mendorong keluarga besar Unpar dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam transformasi Indonesia ini.
“Saya mengharapkan kontribusi keluarga besar Unpar dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam transformasi Indonesia ini, memberikan kontribusi melalui SDM-SDM unggul, melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui karya-karya nyata untuk kemajuan Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama “Nusantara”.
Hal ini diungkapkan Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Suharso menuturkan, nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.
“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia,” kata Suharso.
Sebelumnya, draf RUU IKN belum mencantumkan nama ibu kota baru sehingga hanya disebut sebagai “IKN” di dalam draf RUU tersebut.
Ibu kota baru bakal jadi smart city, Regulasi ibu kota baru ditargetkan selesai pada bulan ini. Pemerintah juga mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan pertama kali berkantor di wilayah yang masuk dalam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
*Sumber: Sekretariat Kabinet RI
Discussion about this post