London, Kabariku – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam menyampaikan posisi resmi pemerintah mengenai tata kelola pasar keanekaragaman hayati (biodiversity credits) internasional pada forum tingkat tinggi Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada 22-26 Juni 2026.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat memaparkan cetak biru instrumen ekonomi lingkungan nasional yang menempatkan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan pasar kredit keanekaragaman hayati.
Dalam pidatonya, Menteri Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan pasar keanekaragaman hayati global tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pendanaan, tetapi juga oleh manfaat nyata yang diterima masyarakat yang selama ini menjaga ekosistem.
“Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan,” ujar Menteri Jumhur.
Menurutnya, langkah strategis yang dipimpin KLH/BPLH merupakan bagian dari upaya Indonesia menjawab tantangan tata kelola instrumen ekonomi hijau global sekaligus memastikan pasar keanekaragaman hayati berkembang dengan integritas sosial yang kuat.
Kehadiran Delegasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan khusus dari Co-Chairs International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard.
Bagi KLH/BPLH, undangan tersebut menjadi pengakuan bahwa instrumen ekonomi lingkungan yang tengah dikembangkan Indonesia dinilai memiliki fondasi yang kuat dan berpotensi menjadi acuan (benchmark) bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Dame Amelia Fawcett menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam membangun arsitektur pendanaan alam dunia.
“Apa yang tengah dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bersama Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif yang mampu memobilisasi pendanaan baru dan tambahan bagi alam serta para penjaganya harus menjadi model yang patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global,” kata Amelia.
Ia juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas iklim global.
“Terumbu karang, hutan tropis, dan hutan bakau di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang paling tidak tergantikan di planet ini. Kredit alam dapat menjadi instrumen krusial untuk melestarikan ekosistem yang kaya tersebut. IAPB mendukung kerja penting ini sebagai Mitra Pengetahuan (Knowledge Partner) bagi Satuan Tugas Indonesia, dan kami berharap dapat terus bekerja sama secara erat dengan Indonesia menuju COP17 CBD dan seterusnya,” ujarnya.
Sebagai salah satu negara dengan modal alam (natural capital) terbesar di dunia, Indonesia melalui koordinasi KLH/BPLH mendorong agar kontribusi ekologis negara-negara penyedia jasa lingkungan memperoleh pengakuan dan penilaian yang adil dalam mekanisme pasar global.
Saat ini, KLH/BPLH tengah menyusun skema multi-kredit progresif yang tidak hanya mengukur luas tutupan hutan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap keberadaan flora dan fauna endemik.
Melalui pendekatan tersebut, upaya perlindungan habitat satwa langka seperti harimau dan orangutan akan menjadi bagian dari valuasi ekonomi dalam pasar ekosistem.
Dalam menjalankan peran sebagai leading sector, KLH/BPLH mengoordinasikan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat adat.
Sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia di tingkat regional, Menteri Jumhur juga menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits.
Forum tersebut diproyeksikan menjadi wadah kerja sama negara-negara Asia-Pasifik untuk menyelaraskan regulasi, berbagi keahlian teknis, serta memperkuat posisi kawasan dalam pembentukan pasar kredit keanekaragaman hayati global.
Menutup pidatonya, Menteri Jumhur mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan instrumen ekonomi lingkungan sebagai sarana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
“Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia,”* pungkasnya.*
Discussion about this post