Mataram, Kabariku – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai program tersebut harus tetap dijalankan karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai sektor.
Ketua Umum DPD IMM NTB, Mahmud, mengatakan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang unggul di masa depan.
“Program ini sangat strategis karena menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas anak bangsa. Langkah ini harus didukung dan dikawal bersama agar manfaatnya semakin optimal,” ujar Mahmud, dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Mahmud menjelaskan, berbagai evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah, selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif.
Program MBG disebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 43 juta siswa di seluruh Indonesia dan mendapat respons baik dari peserta didik maupun para orang tua.
Mahmud juga menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi turut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha pangan lokal.
Di Nusa Tenggara Barat, kata dia, harga gabah di sejumlah daerah seperti Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Dompu relatif stabil. Kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan bagi petani karena hasil panen mereka terserap untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
“Berbagai komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, sayuran, telur, ikan, daging, serta produk pangan lainnya kini memiliki pasar yang lebih jelas melalui Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketidakpastian pasar yang selama ini dihadapi petani dan pelaku sektor pangan.
Lebih lanjut, Mahmud menepis desakan sejumlah pihak yang meminta agar Program MBG dihentikan setelah pimpinan utamanya terseret kasus dugaan korupsi.
Menurutnya, pandangan tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan masyarakat luas yang selama ini menerima manfaat dari program tersebut.
“Program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo yang telah memberikan manfaat nyata bagi jutaan pelajar, petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal. Karena itu, keberlangsungan program tidak boleh dikaitkan dengan proses hukum yang sedang berjalan terhadap individu tertentu,” tegasnya.
Mahmud menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan secara transparan dan tuntas, namun pada saat yang sama pemerintah perlu memastikan Program MBG tetap berjalan dengan baik.
Ia mendorong adanya evaluasi dan pembenahan tata kelola agar program semakin transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, DPD IMM NTB juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses evaluasi program.
Mahmud menegaskan, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai berbagai kendala teknis yang muncul pada tahap awal pelaksanaan merupakan hal yang wajar dalam program nasional berskala besar. Karena itu, fokus utama pemerintah seharusnya adalah memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan, bukan menghentikan program yang telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan ikhtiar negara untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan perbaikan dan penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal bagi rakyat,” tandas Mahmud.*
Baca juga :
Discussion about this post