Jakarta, Kabariku – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang bagi evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk audit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi data penerima manfaat, hingga perbaikan tata kelola internal.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara distribusi MBG selama liburan sekolah merupakan bagian dari langkah perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” kata Agustina di Komplek Parlemen usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Menurutnya, BGN akan melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG yang selama ini beroperasi. Audit tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional, kualitas fasilitas, serta proses pengolahan makanan telah memenuhi kaidah yang ditetapkan.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” ujarnya.
Agustina menegaskan kualitas dapur menjadi salah satu aspek penting yang akan dievaluasi karena berpengaruh langsung terhadap mutu makanan yang diterima peserta program.
“Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” katanya.
Refocusing Penerima Manfaat
Selain pembenahan dapur, BGN juga tengah memperkuat validasi data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan seiring kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima MBG agar bantuan lebih terarah kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung.
BGN kini berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan basis data penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan program tidak hanya menjangkau banyak orang, tetapi benar-benar menyasar kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi.
Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan pengurangan sekitar 8 juta penerima manfaat dalam skema baru tersebut.
Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu. Menurut Agustina, bantuan sebaiknya difokuskan kepada kelompok yang memiliki risiko gizi lebih tinggi.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa refocusing bukan berarti mengurangi tujuan program, melainkan mengoptimalkan manfaat agar lebih dirasakan kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Anggaran Berpotensi Lebih Efisien
Penataan ulang sasaran penerima manfaat juga diperkirakan berdampak pada kebutuhan anggaran program MBG ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG tahun 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun dengan target menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, angka tersebut masih berpeluang berubah seiring proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang tengah berlangsung.
“Rp268 triliun kan yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG),” kata Agustina.
Pemerintah, lanjutnya, masih menghitung berbagai skenario efisiensi agar penggunaan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional bagi SPPG. Jika selama ini insentif diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari, ke depan besarannya akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.
BGN Pastikan Program Tetap Berjalan
Di tengah evaluasi yang berlangsung, Agustina turut menanggapi berbagai kritik dan aksi demonstrasi dari sejumlah mahasiswa maupun kelompok masyarakat sipil yang meminta pemerintah menghentikan program MBG.
Menurutnya, BGN tetap akan menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sembari terus memperbaiki tata kelola dan efektivitas program.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, fokus BGN saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
“Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran,” tutupnya.*
Discussion about this post