Jakarta, Kabariku – Keberhasilan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang tengah dijalankan pemerintah dinilai tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran maupun capaian pembangunan fisik, tetapi juga ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Pengamat Kebijakan Publik Fajar Alamsyah mengatakan, integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan setiap program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
“Indonesia saat ini tengah memasuki fase pembangunan yang sangat menentukan. Berbagai Program Strategis Nasional diluncurkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses layanan kesehatan, hingga mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Fajar dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, berbagai program seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan perumahan rakyat, hilirisasi industri, swasembada pangan, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mempersiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Secara konsep, lanjut Fajar, program-program tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan kehadiran negara dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari persoalan gizi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa di balik berbagai harapan besar tersebut terdapat faktor krusial yang akan menentukan keberhasilannya, yakni kepercayaan publik.
“Kepercayaan publik adalah modal yang tidak dapat dibeli dengan anggaran sebesar apa pun. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, integritas, keterbukaan, dan kemampuan negara menunjukkan bahwa setiap kebijakan benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Fajar menilai, ketika kepercayaan masyarakat kuat, dukungan terhadap program pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, apabila kepercayaan mulai terkikis, program yang baik sekalipun berpotensi menghadapi hambatan dalam implementasinya.
Ia menyoroti berbagai kasus yang belakangan menjadi perhatian publik sebagai pengingat bahwa tantangan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pendanaan, tetapi juga menyangkut tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas.
Menurutnya, sorotan terhadap sejumlah program maupun institusi publik akibat dugaan penyimpangan dan lemahnya pengawasan harus menjadi alarm bagi seluruh penyelenggara negara.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara secara keseluruhan,” katanya.
Fajar menilai Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi dan instrumen pengawasan. Negara telah memiliki sistem hukum, lembaga pengawas, auditor negara, serta berbagai mekanisme pengendalian yang relatif lengkap.
Meski demikian, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kuatnya regulasi tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif. Ketika pengawasan melemah dan integritas tidak menjadi budaya kerja, ruang terjadinya penyimpangan akan tetap terbuka.
Karena itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Strategis Nasional tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah proyek yang berhasil direalisasikan.
“Keberhasilan juga harus diukur dari kualitas tata kelola, tingkat transparansi, efektivitas pengawasan, serta manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fajar menjelaskan, masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut keterbukaan dalam pelaksanaan setiap program pemerintah.
“Publik tidak hanya ingin melihat laporan keberhasilan, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana program dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung,” jelasnya.
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Dalam konteks tersebut, transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap Program Strategis Nasional. Pemerintah juga perlu membuka ruang yang luas bagi pengawasan publik melalui keterlibatan akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum.
“Keterlibatan berbagai elemen masyarakat harus dipandang sebagai kekuatan untuk memperbaiki kualitas kebijakan, bukan sebagai ancaman,” ujarnya.
Selain transparansi, Fajar menekankan pentingnya memperkuat akuntabilitas di seluruh lini pelaksanaan program. Setiap pejabat publik dan pelaksana kebijakan harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, ketika terjadi kesalahan maupun penyimpangan, negara harus menunjukkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan penegakan hukum secara objektif guna menjaga kepercayaan publik.
Di tengah berbagai tantangan global, ketidakpastian ekonomi, dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, Fajar menilai Indonesia membutuhkan fondasi yang kokoh untuk melangkah maju. Fondasi tersebut bukan hanya berupa kekuatan anggaran dan sumber daya alam, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada negara.
“Keberhasilan Program Strategis Nasional tidak hanya diukur dari proyek yang selesai atau target yang tercapai. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika rakyat percaya bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan jujur, transparan, dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Karena kepercayaan publik adalah aset terbesar yang dimiliki sebuah bangsa,” pungkas Fajar.*
Discussion about this post