Indonesia Pacu Pengembangan Panas Bumi 5.200 MW Menuju Net Zero Emission 2060

Jakarta, Kabariku – Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 5.200 megawatt (MW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan total kapasitas panas bumi yang telah terbangun sejak Indonesia merdeka.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Sarulla Operation Limited, Riza Pasikki, menyebut target tersebut menunjukkan besarnya ambisi pemerintah dalam mempercepat transisi energi menuju target net zero emission 2060.

“Antara 2025 sampai 2034 ditargetkan penambahan 5.200 MW. Secara target, pemerintah punya ambisi yang besar,” ujar Riza di Jakarta, dikutip Kamis, 28 Mei 2026.

Meski demikian, Riza mengingatkan bahwa pengembangan industri panas bumi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi keekonomian proyek.

Menurut dia, karakter industri geotermal yang membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, serta risiko eksplorasi yang tinggi belum diimbangi dengan skema tarif listrik yang menarik bagi investor.

Saat ini, tarif penjualan listrik panas bumi ke PT PLN (Persero) masih diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022.

“Proyek IRR-nya sangat tidak atraktif, di bawah 5 persen. Jadi kita butuh insentif dari pemerintah,” tegasnya.

API pun mendorong pemerintah segera memberikan insentif fiskal, mengevaluasi skema tarif listrik panas bumi, serta memastikan konsistensi regulasi untuk menarik minat investasi di sektor energi bersih tersebut.

Riza mengungkapkan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai sekitar 24.000 MW. Namun hingga kini, kapasitas yang telah dimanfaatkan baru sekitar 2.740 MW atau sekitar 12 persen dari total potensi nasional.

“Masih ada 88 persen yang belum dimanfaatkan. Masih sangat besar opportunity-nya,” katanya.

Ia menjelaskan, energi panas bumi termasuk sumber energi ramah lingkungan karena menggunakan sistem pengelolaan siklikal. Fluida panas yang diambil dari dalam bumi untuk memutar turbin listrik akan dikembalikan kembali ke reservoir bawah tanah untuk dipanaskan ulang secara alami oleh magma.

Selain itu, emisi karbon dari pembangkit panas bumi juga jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbasis batu bara.

“Emisi karbonnya hanya sekitar 0,1 persen dibandingkan pembangkit batu bara dengan kapasitas yang sama,” ujar Riza.

Industri panas bumi di Indonesia sendiri telah berkembang sejak pengoperasian PLTP Kamojang, Garut, pada 1983. Salah satu wilayah dengan potensi panas bumi terbesar berada di jalur Bukit Barisan, Sumatera.

Dalam kesempatan itu, Riza juga meluruskan sejumlah anggapan negatif terkait industri panas bumi. Ia memastikan aktivitas geotermal tidak akan mengurangi cadangan air masyarakat karena reservoir panas bumi berada di kedalaman 2.000 hingga 3.000 meter, jauh di bawah sumur warga.

Terkait isu pembukaan lahan, ia menyebut penggunaan lahan permukaan untuk operasional proyek panas bumi relatif kecil, hanya sekitar 300 hektare, sehingga jauh lebih minim dibandingkan pertambangan batu bara terbuka.

Meski demikian, API mengakui industri panas bumi masih memiliki pekerjaan rumah, termasuk memperkuat standar keselamatan pasca-insiden kebocoran gas H2S di Sorik Merapi pada 2021 yang menyebabkan lima korban jiwa.

“Itu adalah kelemahan yang harus kita akui dan perbaiki. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi fatality akibat paparan H2S,” kata Riza.

Riza optimistis pengembangan panas bumi dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi di daerah yang selama ini mengalami keterbatasan listrik, termasuk Maluku. Ia mencontohkan temuan potensi baru sebesar 60 MW oleh Star Energy di Lapangan Hamidin, Maluku.

“Kalau ketahanan listrik di Maluku bisa naik, investor lebih tertarik membangun cold storage atau smelter di sana. Geotermal bisa men-trigger kegiatan ekonomi yang pada ujungnya menghasilkan ekspor,” pungkasnya.*

Berita telah tayang di Berita Geothermal