Tradisi Intelektual Pejabat Publik

oleh :
Aris Santoso
Pengamat Militer

Jakarta, Kabariku – Pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup baru-baru ini, memberikan warna tersendiri bagi kabinet, mengingat latar belakang Jumhur sebagai intelektual publik, selain sebagai aktivis sosial.

Di masa lalu sudah banyak intelektual murni (maksudnya berbasis di kampus) yang menjadi anggota Kabinet, seperti Pak Cum (ayah Presiden Prabowo), Juwono Sudarsono, Yahya Muhaimin, dan seterusnya.

Sebelum Jumhur masuk dalam Kabinet, setidaknya sudah ada nama Nezar Patria (Wamen Komdigi) dan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), yang juga berlatar belakang intelektual.

Nezar adalah lulusan Filsafat UGM dan sebuah kampus terkenal di London, sementara Tito adalah lulusan (program doktoral) yang juga sebuah kampus terkemuka di Singapura.

Nezar sendiri boleh disebut sebagai intelektual “lengkap”, mengingat istrinya juga seorang intelektual, yang sedang mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Filsafat UGM.

Bila pejabat publik memiliki etos intelektual, tentu merupakan perkembangan positif. Etos intelektual pejabat publik, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, mengingat seorang intelektual umumnya lebih bernalar dalam menyampaikan pernyataan dan gagasan.

Ketika pejabat publik memiliki tradisi intelektual, akan tersedia ruang diskusi publik yang sehat, bukan sekadar monolog seorang pejabat, yang biasa kita saksikan selama ini, terutama di era Orde Baru.

Bersinggungan dengan Perilaku

Harus dikatakan, cara ideal pendidikan politik bagi rakyat, adalah melalui keteladanan para pemimpin, utamanya para pejabat publik, termasuk eselon pimpinan TNI dan Polri.

Lebih ideal bila para pejabat publik tersebut memiliki tradisi intelektual. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian (besar) pemimpin dan pejabat publik, dikhawatirkan akan memicu krisis multidimensi yang bakal dialami bangsa kita.

Terlebih di era digital seperti sekarang, ketika para elite politik beserta istri acapkali pamer asesoris mahal (jam tangan, tas wanita, perhiasan) pada semua platform media sosial, seolah tidak ada empati bagi rakyat yang sedang kesulitan dalam mempertahankan hidup.

Tradisi intelektual bersinggungan dengan perilaku, kita bisa melihat tokoh-tokoh bangsa masa lalu, yang secara intelektual sangat mumpuni, namun hidupnya sangat sederhana, seperti Agus Salim, yang masih tinggal di rumah kontrakan sampai menjelang meninggal

Tatkala tokoh panutan kiwari sulit ditemukan, pada saat itulah generasi now akan mencari keteladanan dengan cara mereka sendiri.

Itulah sebabnya generasi yang lebih senior, menjadi paham sekarang, mengapa figur seperti Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, tidak akan pernah kekurangan pendukung dari generasi baru.

Catatan harian Sutan Sjahrir saat diasingkan di Banda Neira pada dekade 1930-an (Renungan Indonesia), masih kerap dibaca generasi sekarang.

Selain nama-nama diatas, ada dua figur intelektual lain yang kemudian menjadi pejabat publik, yakni M Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, rasanya keteladanan mereka masih relevan.

Keduanya adalah tokoh besar di awal republik, secara kebetulan kalau keduanya sama-sama tokoh Masyumi, organisasi politik yang secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Kesederhanaan M Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, seperti juga Bung Hatta, mungkin sudah sering disampaikan, namun tetap saja memikat, karena ada unsur karikatural.

M Natsir misalnya, saat baru berhenti sebagai Perdana Menteri (1951), bermaksud mengembalikan mobil dinas ke Istana (kantor sekaligus kediaman Presiden Soekarno).

Disinilah uniknya, setelah urusan pengembalian mobil selesai, Natsir kembali ke rumah cukup dengan naik sepeda, mengingat Natsir belum memiliki kendaraan pribadi.

Begitu pula dengan Sjafruddin Prawiranegara, diakui banyak orang sebagai sosok amanah dan memiliki integritas kuat. Seperti saat menjadi Menteri Keuangan pada awal 1950-an, tak membocorkan kebijakan penting kepada istrinya, Tengku Halimah.

Istrinya terkejut saat menerima gaji sang suami. Pasalnya, gaji yang tak seberapa itu harus dipotong setengah. Itu sebagai akibat dari kebijakan Menteri Keuangan, yang tak lain adalah suaminya sendiri.

Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai “Gunting Sjafruddin”, menimbulkan protes dari Tengku Halimah, mengapa kebijakan itu tidak “dibocorkan” dahulu.

Namun Sjafruddin tetap bergeming, untuk tetap merahasiakan kebijakan Menkeu, termasuk kepada istrinya, karena kebijakan selaku Menkeu sama artinya kebijakan negara, yang kerahasiaannya harus dijaga.

Integritas yang sama tetap ditunjukkan Sjafruddin, ketika kemudian dipercaya sebagai Presiden Direktur De Javasche Bank (embrio Bank Indonesia) pada 1951.

Sementara dari pimpinan TNI yang dikenal hidup sangat sederhana adalah Jenderal AH Nasution (mantan KSAD, Ketua MPRS), dan Jenderal M Jusuf (Panglima ABRI 1978-1983).

Nasution saat menjabat KSAD dikenal dengan sikapnya yang sangat anti-korupsi, sehingga sempat “memindahkan” Soeharto (kemudian Presiden RI), dari Pangdam IV/Diponegoro, untuk mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung.

Sementara dari Polri, terdapat nama RS Sekanto (Kapolri pertama) dan Jenderal Hoegeng (Kapolri 1968-1971), yang dikenal hidup sangat sederhana, bahkan kesederhanaan Pak Hoegeng terbilang “ekstrem” bila dihubungkan dengan gaya hidup pejabat publik kiwari.

Tradisi Intelektual Perwira Polri

Munculnya perwira intelektual Polri adalah sebuah keniscayaan, yang keahlian dan kompetensinya bisa berkontribusi bagi lembaga negara mana pun. Perhatian besar publik terhadap kinerja Kepolisian, merupakan sinyal sejatinya Polri masih memperoleh simpati rakyat.

Publik bisa menyaksikan sendiri, bagaimana dalam mengungkap sebuah kasus pidana misalnya, anggota Kepolisian memakai metode scientific.

Secara kelembagaan, Polri memberikan ruang seluas-luasnya kepada perwira Polri yang memiliki potensi sebagai intelektual (kaya gagasan), dan bisa menimba ilmu di kampus umum, seperti yang terjadi baru-baru ini, ketika Irjen Roycke Harry Langie (Akpol 1994, Kapolda Sulut) baru saja diwisuda sebagai Doktor (ilmu hukum) dari Universitas Trisakti.

Beberapa waktu sebelumnya Irjen Alexander Sabar (Akpol 1996), berhasil meraih gelar doktor dalam bidang komunikasi dari FISIP UI.

Kompetensi Irjen Alexander Sabar sesuai dengan posisi saat ini sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di bawah Kementerian

Komunikasi dan Digital.

Adalah generasi Akpol 1993 yang termasuk memperoleh capaian bagus dalam bidang pendidikan. Beberapa perwira Akpol 1993, yang sudah mencapai doktor antara lain Kombes Pol. Bernard Sibarani, Brigjend Pol. Bakharudin Muhammad Syah, Brigjend Pol Agustri Heriyanto, Brigjend Pol. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Irjen Pol. Rudi Darmoko, Irjen Pol. Andry Wibowo, Irjen Pol Jayadi, dan Brigjen Pol Toni Ariadi Effendi.

Dari beberapa nama tersebut, sesuai dengan kompetensinya, ada perwira yang ditugaskan di luar struktur Polri, yakni pada sejumlah lembaga negara atau birokrasi sipil.

Salah satunya adalah Irjen Jayadi sebagai Sekretaris Utama di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian Brigjen Toni Ariadi Effendi yang sedang bertugas sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden.

Sudah tentu nama yang tengah memperoleh ekspose tinggi adalah Irjen Pol Rudi Darmoko (lulusan terbaik Akpol 1993), yang kini sedang menjabat Kapolda NTT, yang sempat digadang-gadang sebagai kandidat Kapolri baru.

Rudi Darmoko lulus S-3 di PTIK, seperti juga Irjen Pol Andry Wibowo dan Kombes Pol. Bernard Sibarani.

Nama Irjen Pol Andry Wibowo (Analis Kebijakan Utama Kajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri), termasuk perwira intelektual, mengingat sangat aktif menulis opini di media umum, dan acapkali menjadi narasumber pada diskusi publik.

Andry tipikal perwira intelektual, yang mengingatkan kita pada sosok Letjen Sayidiman (MA Yogya 1948) atau Kombes Anton Tabah, yang sangat aktif menulis di media massa.

Saat ini Andry Wibowo sedang menyusun disertasi kedua pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) – Universitas Indonesia, sementara disertasi pertama dipertahankan di PTIK, dengan tema Pemolisian Kerumunan (Crowd Policing).

Gagasan pokok disertasi (kedua) Andry adalah tentang bagaimana meningkatkan kinerja Polsek (utamanya di wilayah Polda Metro Jaya), mengingat Polsek merupakan unit terdepan dari organisasi Polri (Baseline and Frontline officer).

Tentu disertasi ini bisa dianggap sebagai catatan reflektif Andry yang cukup kaya pengalaman bertugas di jajaran Polda Metro Jaya.

Secara internal Polri memiliki tantangan membangun institusinya yang menyesuaikan dengan standar universal yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, modernisme, profesionalisme, meritokratisme, birokratisme dan tegaknya budaya hukum di dalam institusi Kepolisian, termasuk juga membangun efektifitas gerak organisasi dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.

Dalam pandangan Andry, tantangan Polri itu bisa dilihat dari pendekatan administrasi publik, maka Polri sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, wajib memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab sesuai prinsip citizen first.

Pendekatan ini tidak terlepas dari konsep berdasar visi new public services. Dalam perspektif citra lembaga, prestasi (achievement) dan penampilan (performance) organisasi Polsek sangat vital sebagai representasi citra Polri.

Secara kebetulan Andry pernah menuliskan secara populer ringkasan disertasi (pertama) tentang Pemolisian Kerumunan (Crowd Policing), pada sebuah media nasional.

Gagasan Andry tentang “crowd policing” merupakan refleksi atas penugasannya selama ini, baik saat bertugas sebagai reserse maupun kewilayahan (utamanya Kapolres Jakarta Timur).

Andry membahas isu yang sangat aktual, soal menjamurnya aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kerumunan massa sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah, perumusan undang-undang, dan pemilihan umum.

Aktivitas politik menggunakan massa seperti ini menjadi tradisi baru pasca-reformasi, yang memiliki konsekuensi mahalnya pembiayaan baik dari sisi pengerahan massa maupun pengendaliannya, seperti aksi massa baru-baru ini terkait revisi UU TNI.

Tak jarang demonstrasi disertai dengan amuk massa, yang kemudian merusak fasilitas milik privat, umum dan negara yang mengakibatkan kerugian cukup besar.

Dari sisi pengembangan organisasi kepolisian, perjalanan proses demokrasi dengan tradisi pengerahan massa (mass mobilization) dapat menjadi pertimbangan kelembagaan dalam membangun organisasi kepolisian yang efektif berkaitan dengan kebijakan pemolisian kerumunan (crowd policing).*