Garut, Kabariku – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Subhan Fahmi, menegaskan pentingnya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang digelar di Tarogong Kidul, Selasa (1/4/2026).
Menurut Subhan, meskipun sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat pengangguran, DPRD akan tetap melakukan pendalaman secara komprehensif melalui Panitia Khusus (Pansus).
“Kami mengapresiasi capaian yang telah diraih pemerintah daerah, terutama peningkatan IPM yang sudah masuk kategori tinggi. Namun demikian, kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa capaian tersebut benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan harus menjadi fokus utama dalam pembahasan LKPJ, mengingat masih adanya kesenjangan di beberapa wilayah.
“Penurunan kemiskinan memang ada progres, tetapi ini harus terus didorong agar lebih signifikan. Kami ingin program-program yang dijalankan ke depan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Subhan juga menambahkan bahwa DPRD akan memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Kami akan mengkaji secara detail setiap program dan penggunaan anggaran. Harapannya, rekomendasi dari DPRD nanti bisa menjadi bahan perbaikan konkret bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di Kabupaten Garut.
“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting. Tujuan kita sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut secara menyeluruh,” pungkasnya.***
Discussion about this post