Jelang Idulfitri, Komisi IV DPRD Garut Temukan Lansia Rentan Belum Tersentuh Bantuan Sosial

Garut, Kabariku — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M, Komisi IV DPRD Kabupaten Garut turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat rentan. Anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem, Diah Kurniasari, bersama Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Yuda Puja Turnawan, mengunjungi dua rumah lansia dhuafa di wilayah Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Rabu (18/3/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Kelurahan Kota Wetan, Wahyu Setiawan, S.E., M.AP., serta tokoh masyarakat dan Ketua RW setempat. Dari hasil peninjauan, keduanya mendapati kondisi lansia yang memprihatinkan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Hj. Diah Kurniasari menegaskan bahwa kehadiran DPRD di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, khususnya dalam memastikan kondisi warga yang membutuhkan perhatian.

“Hari ini kami dari Komisi IV memang harus turun langsung ke masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran kami sebagai perwakilan rakyat. Mudah-mudahan bisa membawa sedikit kebahagiaan bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Ia mengungkapkan, sebagian besar lansia yang dikunjungi mengalami penurunan kesehatan, bahkan ada yang mengalami kepikunan dan membutuhkan perhatian khusus.

“Mereka ini sudah lansia, kondisi kesehatannya menurun. Bahkan ada yang sudah pikun. Seharusnya di masa tua mereka bisa hidup tenang dan bahagia, tetapi kenyataannya masih banyak yang hidup dalam keterbatasan,” kata Diah.

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi kendala utama bagi para lansia untuk mendapatkan perawatan yang layak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan.

“Karena kondisi ekonomi yang serba terbatas, mereka tidak bisa mendapatkan perawatan maksimal. Bahkan untuk berobat ke rumah sakit pun sulit,” ucapnya.

Sementara itu, Yuda Puja Turnawan menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, terutama lansia dan penyandang disabilitas.

“Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perda Nomor 11 Tahun 2023, kelompok rentan seperti ini harus mendapatkan prioritas perlindungan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu lansia yang dikunjungi bahkan memiliki anak penyandang disabilitas, sehingga masuk dalam kategori kelompok rentan dengan kebutuhan layanan sosial yang lebih kompleks.

Namun demikian, Yuda menyayangkan karena lansia tersebut belum menerima bantuan sosial, meskipun telah diusulkan oleh pemerintah setempat.

“Mereka belum mendapatkan bantuan sosial lansia maupun BPNT, padahal pihak kelurahan sudah mengusulkan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Yuda menilai perlu adanya terobosan dalam pembiayaan program sosial, salah satunya melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut segera membentuk forum TJSL atau CSR, agar dana dari berbagai perusahaan bisa dikelola secara transparan dan diarahkan untuk membantu kelompok rentan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 berdampak pada menurunnya berbagai program bantuan sosial, termasuk dari dana desa.

“Kondisi fiskal saat ini memang cukup berat. Banyak program yang berkurang, sehingga perlu kolaborasi semua pihak agar masyarakat rentan tetap terlindungi,” ujarnya.

Di akhir kunjungan, Yuda menegaskan pentingnya memastikan para lansia tetap dapat merayakan Idulfitri dengan layak dan bermartabat.

“Kami ingin lansia tetap bisa merayakan Idulfitri dengan bermartabat. Karena bagi kami, lansia yang terawat adalah cermin dari bangsa yang beradab,” pungkasnya. (*)