Dialog Publik Bareng Koalisi Masyarakat Sipil, Kapolri: Serap Aspirasi Menjaga Ruang Demokrasi

Jakarta, Kabariku – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kegiatan dialog publik yang menghadirkan koalisi masyarakat sipil serta berbagai lembaga terkait sebagai sarana menyerap aspirasi, kritik, dan saran yang konstruktif untuk penguatan institusi Polri kedepan.

“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil tentang apa yang harus dilakukan Polri dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap lancar, aman, dan pesan tersampaikan,” ujar Sigit di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diskusi yang digelar mengusung tema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum”.

Kapolri menekankan bahwa seluruh masukan dan kritik yang diterima akan diserap secara serius, khususnya yang berpotensi memperkuat demokrasi.

Jenderal Sigit menambahkan, dialog ini juga membahas upaya menghadapi peristiwa kerusuhan dengan pendekatan yang terukur, termasuk pemilahan antara tindakan yang perlu diproses secara hukum, diberikan restoratif, atau dikedepankan edukasi bagi masyarakat.

“Kegiatan dialog dan diskusi semacam ini akan terus kami lakukan. Harapannya, Polri bisa menjadi institusi yang dicintai dan diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Kapolri menegaskan komitmen institusi untuk terus melakukan transformasi reformasi, menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, dan membuka ruang pertemuan informal di masa depan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Diskusi publik ini menghadirkan sepuluh narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain: Prof. Dr. Franz Magnis Suseno – Guru Besar Filsafat STF Driyarkara; M. Choirul Anam – Komisioner Kompolnas; Usman Hamid, S.H., M.Phil. – Direktur Amnesty Internasional Indonesia; Rocky Gerung – Pengamat Politik.

Turut hadir, Ardi Manto Adi Putra – Direktur Imparsial; Dimas Bagus Arya – Koordinator KontraS; Muhammad Isnur – Ketua Umum YLBHI; Julius Ibrani – Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI; Al Araf – Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan Iftitah Sari, S.H. – Sekjen/Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform.

Melalui dialog ini, Polri menunjukkan keseriusan dalam menjalin komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi institusi di mata publik dan mendukung terciptanya ruang demokrasi yang sehat di Indonesia.***

*Divhum Polri