Menteri PKP, Mendagri dan BPS Sepakati Kolaborasi Pemutakhiran DTSN sebagai Basis Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah

Jakarta, Kabariku – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia. Dalam langkah strategis terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penilaian objektif terhadap kinerja kementeriannya, khususnya dalam target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah oleh seluruh entitas pemerintahan baik pusat, daerah, BUMN, hingga lembaga seperti SMF dan PNM.

“Tadi sore saya melaporkan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa negara telah hadir memberikan intervensi kebijakan nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui pembebasan BPHTB, PBG, dan subsidi PPN DTP. Semua ini digratiskan,” ujar Menteri Maruarar di Kantor BPS, Jakarta, Rabu malam (30/7/2025).

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Kementerian PKP menggandeng BPS untuk melakukan evaluasi berbasis data terhadap jumlah rumah yang dibangun dan direnovasi, termasuk siapa yang melaksanakan, di mana lokasi pelaksanaannya, dan dengan pendanaan dari sumber mana.

Untuk itu, Menteri Maruarar mengundang Presiden untuk menghadiri peluncuran serentak minimal 25.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia pada September mendatang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Kemendagri telah menyerahkan data mentah kependudukan dari Dukcapil ke BPS, yang kemudian akan dilakukan verifikasi lapangan oleh jaringan BPS yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

“Data ini mencakup siapa yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tak layak. Dengan data ini, Kementerian PKP dapat menyusun strategi bantuan yang tepat sasaran,” ujar Tito.

Mendagri juga menekankan pentingnya sinergi dalam kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG yang harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Saat ini, seluruh 509 kabupaten/kota telah memiliki Perkada tersebut, dengan 244.722 izin PBG telah terbit.

“Tapi ini perlu verifikasi, apakah benar surat ini menjadi bangunan fisik. Di sinilah peran BPS melakukan pengecekan lapangan dan membuat dashboard nasional bersama,” tegas Mendagri Tito.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis data.

“Kami akan membantu menyusun kriteria FLPP dan PSPS, serta membangun dashboard bersama yang memungkinkan monitoring real-time atas progres program 3 juta rumah,” ungkap Amalia.

Lebih lanjut, disepakati bahwa sistem pertukaran data akan dilakukan secara system-to-system (machine to machine) antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS.

Sinergi ini akan memungkinkan pemantauan yang transparan, akurat, dan tepat sasaran untuk memastikan program rumah bagi rakyat berjalan efektif dan efisien.*