Prabowo Kenalkan “Serakahnomics”: Musuh Baru Ekonomi Kerakyatan dan Akar Masalah Beras Oplosan

Klaten, Kabariku –  Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah baru yang tajam dan penuh kritik: “serakahnomics”. Istilah ini ia ungkapkan saat meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Menurut Presiden Prabowo, serakahnomics menggambarkan praktik ekonomi yang berlandaskan pada kerakusan—yakni, mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Ia menegaskan bahwa pola seperti ini menjadi musuh utama ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi.

“Ada yang mengatakan ini liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, atau ekonomi komando. Tapi ini beda. Saya beri nama: serakahnomics. Inilah wujud dari kerakusan ekonomi,” ujar Prabowo.

Beras Oplosan: Cermin Nyata Serakahnomics

Presiden Prabowo menyoroti secara khusus praktik curang dalam distribusi pangan, terutama pada sektor penggilingan padi. Ia mengungkap adanya dugaan sejumlah pelaku usaha besar membeli gabah dari petani dengan harga murah, lalu mengolah dan menjual kembali beras tersebut dengan label premium, bahkan melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Tindakan itu, menurut Prabowo, bukan hanya merugikan petani kecil dan konsumen, tetapi juga mencerminkan model ekonomi serakahnomics yang mencengkeram sektor-sektor vital rakyat.

“Penggilingan padi itu cabang produksi penting. Kalau mereka tidak mau patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan ke koperasi untuk dijalankan,” tegasnya.

Presiden menyebut potensi kerugian akibat praktik serakahnomics di sektor pangan dapat mencapai Rp100 triliun per tahun. Ia menekankan bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sektor vital, seperti pendidikan.

“Tahun ini kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun. Tapi kalau praktik seperti ini dihentikan, kita bisa punya Rp100 triliun tiap tahun. Itu cukup untuk memperbaiki 100 ribu sekolah, dan dalam 3,5 tahun, semua sekolah di Indonesia bisa kita benahi,” jelasnya.

Di tengah tantangan itu, Presiden menekankan pentingnya keberanian negara dalam menegakkan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian untuk kemakmuran rakyat.

Teknologi modern seperti laboratorium mutu dan kecerdasan buatan kini memungkinkan pelacakan praktik curang dilakukan lebih cepat. Namun, ia menegaskan bahwa keberanian politik tetap menjadi kunci utama.

“Saya yakin seluruh elemen bangsa—MPR, DPR, DPD, kepala desa—akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita junjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Merah putih di dada, bukan yang lain,” pungkas Presiden Prabowo.***