Jakarta, Kabariku – Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menangkap dan menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial Rudi Suparmono (RS) sebagai tersangka terkait dugaan suap vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT).
Anggota dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, penetapan pada Selasa 14 Januari 2025, mencerminkan komitmen serius Kejagung dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan peradilan.
“KY mendukung langkah Kejagung yang terus melakukan pengembangan dalam kasus dugaan suap ini, termasuk menetapkan RS sebagai tersangka. Sebagai Ketua PN Surabaya, RS mengatur susunan majelis hakim yang akan mengurus GRT di mana ketua majelis hakim diisi oleh ED dengan hakim anggotanya HH dan M. RS diduga menerima sejumlah uang dari pihak berperkara,” jelas Mukti Fajar dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (18/01/2025)
Mukti Fajar menjelaskan bahwa sejak awal KY telah menduga bahwa RS terlibat dalam vonis bebas terhadap terdakwa GRT, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
KY sebelumnya bermaksud menangani kasus ini, namun Mahkamah Agung (MA) telah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi nonpalu terhadap RS.
“Pada awalnya, KY bermaksud menanganinya, tetapi MA telah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi nonpalu. Oleh karena itu, KY mendukung adanya sinergisitas dengan MA untuk menelusuri kasus suap ini hingga tuntas,” ujar Mukti Fajar.
Kasus ini, menurut Mukti Fajar, juga menunjukkan perlunya Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan tindakan yang lebih progresif dalam membenahi dan membersihkan oknum pengadilan yang melanggar hukum dan KEPPH.
“Kejadian ini sekaligus menunjukkan bahwa MA perlu melakukan tindakan yang lebih progresif untuk membenahi dan membersihkan oknum pengadilan yang melanggar hukum dan KEPPH,” ucapnya
Mukti Fajar menegaskan, KY membuka diri untuk bekerja sama dengan MA dalam memperbaiki sistem peradilan, guna menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas.
“Dengan adanya kolaborasi yang erat antara KY, Kejagung, dan MA, diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang bebas dari korupsi dan praktik suap, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa penahanan Rudi merujuk pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-01/F.2/Fd.2/01/2025. Surat tersebut dikeluarkan setelah Rudi resmi menjadi tersangka berdasar Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/F.2/Fd.2/01/2025.
”Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RS, Jaksa Penyidik pada JAM Pidsus menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi,” terang Harli.
RS disangkakan melanggar pasal 12 huruf c juncto pasal 12 B juncto pasal 6 Ayat (2) juncto pasal 12 huruf a juncto pasal 12 huruf b juncto pasal 5 Ayat (2) juncto pasal 11 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***
*Siaran Pers Nomor: 02/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025
Red/K.101
Berita terkait :
Discussion about this post