Sembilan Provinsi Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Berikut Daftarnya

KABARIKU – Sebanyak sembilan provinsi mengambil kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan dengan syarat dan durasi waktu yang berbeda-beda. Bagi Anda yang merasa memiliki tunggakan pajak kendaraan, kebijakan ini bisa dimanfaatkan.

Berikut daftar sembilan provinsi yang menghapus denda pajak kendaraan tersebut:

1.Jawa Barat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat memperpanjang program pemutihan bebas denda pajak, masyarakat bisa memanfaatkan program ini hingga 23 Desember 2020.

Relaksasi itu bertajuk program ‘Triple Untung’, terdiri atas bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), nebas Pokok dan Denda BBNKB II, dan bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Selain itu, Pemprov Jabar juga memberikan diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor lebih awal (sebelum habis masa berlaku).

Selain denda pajak kendaraan, Pemprov Jabar juga menerapkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta tarif pajak progresif untuk pokok tunggakan.

Pemprov Jabar juga memberikan potongan PKB untuk tunggakan pajak ke-5 serta diskon untuk BBNKB I. Masyarakat bisa menikmati berbagai keuntungan ini hingga 23 Desember 2020.

2.Jawa Tengah

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah terhitung mulai 19 Oktober hingga 19 Desember 2020.

Penghapusan pajak tidak hanya berlaku bagi pemilik kendaraan perorangan, tetapi juga perusahaan transportasi umum, baik swasta maupun pemerintah.

Pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng menjelaskan, kebijakan ini sesuai dengan Pergub nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3.Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY menjelaskan, kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan didasarkan atas Pergub nomor 82 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pergub DIY nomor 26 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dispensasi denda pajak yang merupakan ketiga kalinya diberlakukan oleh Pemprov DIY ini, akan berakhir pada 31 Desember 2020.

4.Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur memberlakukan pemutihan pajak kendaraan mulai 1 September hingga 28 November 2020. Pembebasan denda ini tidak hanya untuk pajak kendaraan bermotor saja, tetapi juga untuk BBNKB.

Pihak Pemrov Jawa Timur mengharapkan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan pajak dan juga melakukan balik nama kendaraan jika masih menggunakan nama orang lain.

5.Bali

Pemprov Bali memberlakukan penghapusan denda pajak kendaraan hingga 18 Desember 2020. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk denda pajak kendaraan bermotor saja, tetapi juga BBNKB.

Dispensasi pajak ini mengacu pada Pergub Bali nomor 47 tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Dilakukan Terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran.

Sebelumnya, Pemprov Bali juga sudah menerapkan program ini pada 21 April hingga 28 Agustus 2020.

6.Bengkulu

Pemprov Bengkulu menerapkan kebijakan berupa dispensasi pajak serta BBNKB mulai 11 Agustus 2020 hingga 11 Desember 2020.

7.Sumatera Barat

Pemprov Sumatera Barat memberlakukan program pemutihan bebas denda pajak kendaraan bermotor dari 1 September hingga 31 Oktober 2020.

Badan Keuangan Daerah Sumbar menyebutkan, 4 keringanan yang berlaku dalam program pemutihan ini.

Pertama, penghapusan denda PKB.
Kedua, penghapusan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ketiga, penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).
Keempat, penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk nomor polisi BA (Sumbar) dan nomor polisi luar provinsi tersebut.

8.Aceh

Sejatinya, keringanan BBNKB dan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Aceh sudah berakhir pada 15 Oktober lalu.

Dirlantas Polda Aceh dan Dinas Pengelolaan Kekayaan Aceh (DPKA) memperpanjang kembali masa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedianya program ini berakhir hingga 15 Oktober, namun sekarang diperpanjang hingga 23 Desember 2020.

9.Sumatera Utara

Pemutihan pajak diberlakukan Pemprov Sumatera Utara didasarkan atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program ini akan berlangsung mulai 19 Oktober 2020 hingga 14 November 2020. (Ref)