Komitmen Berantas Korupsi, Pemerintah Optimalkan Pengawasan Kementerian dan Lembaga

Jakarta, Kabariku – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas program-program pemerintah sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” kata Menteri Pras dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurut Menteri Pras, pengawasan tidak hanya difokuskan pada program tertentu, tetapi mencakup seluruh program yang dijalankan kementerian dan lembaga. Untuk itu, pemerintah terus mengoptimalkan peran lembaga pengawasan agar dapat menjalankan tugas secara maksimal.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah telah dilakukan secara berjenjang, termasuk melalui audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. BPKP ini adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” ujarnya.

Selain pengawasan yang dilakukan institusi terkait, Presiden Prabowo Subianto disebut turut melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga.

Menteri Pras menegaskan, monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh Kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” jelasnya.

Pemerintah Pantau Pergerakan Rupiah

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Pras juga menyinggung perkembangan nilai tukar rupiah yang menjadi perhatian pemerintah. Ia memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai otoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memantau dinamika pasar serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” ujar Mensesneg.

Meski menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah meminta masyarakat tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional.

Menurutnya, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat.

Menteri Pras menilai pertumbuhan ekonomi yang tetap positif serta tingkat inflasi yang terkendali menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” katanya.

Pemerintah pun meyakini stabilitas ekonomi nasional akan tetap terjaga melalui sinergi yang kuat antarotoritas ekonomi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” tutup Menteri Pras.*