Rupiah Melemah, Obor Rakyat Reborn Soroti Kebocoran SDA hingga Beban Ekonomi Rakyat

Jakarta, Kabariku.com – Diskusi publik bertajuk “Rupiah Jeblok, Ekonomi di Tubir Jurang” yang digelar komunitas Obor Rakyat Reborn di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026), menyoroti pelemahan rupiah, tata kelola sumber daya alam (SDA), hingga kondisi ekonomi masyarakat bawah yang dinilai makin tertekan.

Forum bertajuk Obrolan Sabtu Seru itu menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota DPR RI Mardani Ali Sera, ekonom Dipo Satria Ramli, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, serta dipandu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn Setiyardi Budiono.

Dalam diskusi tersebut, Fuad Bawazier mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ekspor komoditas SDA dilakukan melalui satu pintu lewat BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurut Fuad, kebijakan itu diperlukan untuk menghentikan praktik kebocoran penerimaan negara yang selama puluhan tahun terjadi dalam pengelolaan SDA nasional.

“Sudah berpuluh-puluh tahun mereka itu selalu nyolong, maling,” ujar Fuad.

Ia menilai banyak komoditas Indonesia selama ini dijual terlalu murah melalui praktik manipulasi harga dan skema perdagangan yang merugikan negara.

“Kalau dijual melalui negara mereka akan panik,” katanya.

Fuad juga menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lain. Ia menyebut perbaikan tata kelola SDA menjadi salah satu kunci meningkatkan penerimaan negara.

“Bagaimana kita mau bicara bangkit? Nonsense itu mau bangkit, ini yang mesti dibenahi. Sudahlah, bismillah saja,” tuturnya.

Kritik Tata Kelola SDA dan Transfer Pricing

Dalam pemaparannya, Fuad menilai sistem ekonomi Indonesia saat ini sudah jauh bergeser dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia mengungkit sejarah regulasi migas yang dulu dikontrol ketat negara melalui Undang-Undang Nomor 44 hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.

Namun, menurut dia, pengelolaan sektor nonmigas seperti batu bara, nikel, emas, dan sawit justru tidak dikendalikan secara penuh oleh negara sehingga memicu banyak penyimpangan.

“Dan ngambilnya, selain macam-macam itu, yang istilahnya punya izin, itu pun sebagian besar ilegal juga melaksanakannya,” ungkap Fuad.

Ia juga menyoroti praktik transfer pricing dan under invoicing yang disebut menjadi penyebab kebocoran devisa dan pajak negara. Menurutnya, banyak komoditas diekspor lewat perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga lebih rendah sebelum dijual kembali ke negara tujuan dengan nilai sebenarnya.

“Jadi nyolongnya itu ya volume, ya pajaknya ini, nilainya ini diperkecil. Ini yang tidak pernah disinggung oleh para pengamat-pengamat,” tegasnya.

Fuad menawarkan dua langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, penegakan hukum tegas melalui penyitaan aset dan pidana bagi pelanggar. Kedua, seluruh transaksi komoditas strategis dilakukan melalui lembaga negara agar manipulasi harga dan pajak dapat ditekan.

Mardani Sebut Pemerintah Sedang Lakukan Eksperimen Ekonomi

Sementara itu, Mardani Ali Sera mengatakan pemerintahan Prabowo tengah mengambil langkah ekonomi yang tidak mudah, termasuk lewat pembangunan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Memang polanya pola komando dulu. Karena ketika koperasi diserahkan kepada masyarakat yang baru, kemungkinan penyertaan modal negara, dana Himbara itu,” ujar Mardani.

Menurutnya, keberadaan KDMP di bawah Agrinas memungkinkan sistem korporasi dan teknokrasi berjalan tanpa meninggalkan semangat koperasi.

“Ini memang eksperimen yang luar biasa,” ucapnya.

IPO: Ekonomi Disebut Kuat, Tapi Tak Dirasakan Rakyat

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai klaim pemerintah mengenai kuatnya ekonomi nasional belum dirasakan masyarakat luas.

“Masyarakat luas tidak merasakan dampak dari ekonomi yang kuat itu,” katanya.

Dedi menyebut persoalan utama terletak pada distribusi kebijakan ekonomi yang belum menyentuh masyarakat akar rumput. Ia mencontohkan masih adanya disparitas harga kebutuhan pokok dan energi di sejumlah daerah luar Jawa seperti Papua, Lampung, dan Bengkulu.

“Nah itu yang sebenarnya masih pekerjaan yang sangat berat sekali,” ujar Dedi.

Ia bahkan menyebut sistem ekonomi Indonesia saat ini cenderung inkonstitusional karena terlalu dikuasai kelompok konglomerasi swasta.

“Ekonomi kita inkonstitusional karena dikuasai oleh konglomerasi,” tegasnya.

Setiyardi Soroti Lonjakan Pinjol

Dalam kesempatan yang sama, Setiyardi Budiono menilai tekanan ekonomi paling terasa di kalangan masyarakat bawah. Ia menyinggung tingginya angka pinjaman online sebagai indikator kondisi ekonomi rakyat yang memburuk.

“Tapi rakyat yang meminjam (pinjol) Rp110 triliun, itu fakta hari ini, dan itu nggak main-main,” ujar Setiyardi.

Menurutnya, situasi ekonomi yang terlihat stabil di level elite berbeda dengan kondisi riil masyarakat bawah.

“Kalau kita nongkrong di terminal itu kondisi memang tak sebaik di kalangan elite,” katanya.

Ekonom: Risiko Krisis 1998 Kecil

Ekonom Dipo Satria Ramli menilai pelemahan rupiah saat ini belum mengarah pada krisis seperti tahun 1998. Menurut dia, kondisi ekonomi dan instrumen pengendalian pemerintah saat ini berbeda dibanding masa sebelum Reformasi.

“Mungkin soal kekhawatiran soal ’98 itu saya rasa cukup kecil. Karena kalau ’98 kita Rp4 ribu langsung Rp11 ribu. Nah sekarang sudah ada instrumen macam-macam jadi tidak mungkin naik cepat,” ujar Dipo.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar segera melakukan koreksi terhadap berbagai persoalan ekonomi yang muncul saat ini.

“Nah ini sebaiknya jangan jadi kesempatan yang disia-siakan,” tandasnya.