May Day di Monas, PB SEMMI Soroti Pidato Prabowo hingga Langkah Negara Tekan Potongan Ojol

Jakarta – Peringatan May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, tahun ini menyedot perhatian publik. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah ratusan ribu buruh dinilai menjadi sinyal kuat atas posisi strategis pekerja dalam arah pembangunan nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta membenahi sistem ketenagakerjaan. Sejumlah langkah kebijakan pun mulai diarahkan, termasuk di sektor ekonomi digital yang kini menyerap banyak tenaga kerja informal.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keterlibatan negara melalui Danantara Indonesia dalam ekosistem platform digital seperti Gojek. Kebijakan ini disebut bertujuan menekan potongan aplikator hingga berada di kisaran 8 persen.

PB SEMMI menilai langkah tersebut sebagai perubahan pendekatan negara yang tidak lagi sekadar menjadi regulator, tetapi juga mulai masuk untuk memastikan distribusi ekonomi lebih adil, khususnya bagi pengemudi ojek online.

Bendahara Umum PB SEMMI, Achmad Dony, mengatakan kebijakan tersebut perlu dikawal secara ketat agar tidak keluar dari tujuan awalnya.

“Negara harus memastikan kehadirannya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar menggantikan peran kapital swasta. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan ini tetap berpihak pada rakyat,” ujar Achmad Dony.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi faktor penting dalam menjaga arah kebijakan tetap sesuai dengan kepentingan pekerja. Ia menilai mahasiswa dan generasi muda memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.

PB SEMMI juga menekankan bahwa momentum Hari Buruh tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Peringatan ini dinilai harus menjadi ruang konsolidasi antara negara, buruh, dan generasi muda dalam merespons perubahan ekonomi yang terus berkembang.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal transformasi kebijakan agar tetap berada pada jalur keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi nasional,” lanjutnya.

PB SEMMI berpandangan, jika kebijakan yang berpihak pada buruh dijalankan secara konsisten, maka hal itu dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi pekerja di Indonesia.(Bemby)