CIANJUR, Kabariku – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur dengan menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Rabu (4/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi program Makanan Bergizi Gratis 3B (MBG 3B) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD berjalan optimal. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Dalam arahannya, Wihaji menekankan pentingnya seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cianjur mendistribusikan MBG 3B secara merata.
“Hari ini saya fokus memastikan distribusi MBG 3B berjalan dengan baik. Di Cianjur saat ini baru sekitar 72 persen dari total SPPG yang sudah memberikan layanan. Artinya masih ada lebih dari 20 persen SPPG yang belum mendistribusikan MBG 3B,” ujar Wihaji.
Ia meminta agar SPPG yang belum menyalurkan bantuan segera dilakukan pengecekan agar distribusi bisa segera menyeluruh.
“Saya minta nanti dicek Pak Kaper SPPG mana yang belum mendistribusikan MBG 3B. InsyaAllah tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu waktu saja,” katanya.
Menurutnya, MBG 3B memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Kalau ingin memperbaiki negara, maka perbaiki dulu keluarganya. Dalam bidang apa pun, jika pembangunan ingin berhasil, keluarga harus menjadi titik awal perbaikan,” ungkapnya.
Wihaji juga menyoroti peran strategis TPK, terutama para ibu, dalam memberikan edukasi kesehatan keluarga dan pencegahan stunting di lingkungan masing-masing.
“Mulainya dari para ibu di Tim Pendamping Keluarga yang memberikan edukasi, minimal kepada diri sendiri. Karena masyarakat Indonesia lebih suka melihat contoh daripada sekadar diperintah,” ujarnya.
Selain menghadiri kegiatan temu TPK di Aula Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, ia turut meninjau langsung SPPG Cipanas Sindangjaya 5 untuk melihat proses pengelolaan dan produksi MBG 3B.
Dalam agenda yang sama, Menteri Wihaji mengunjungi keluarga berisiko stunting (KRS) serta menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan nutrisi melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cianjur, serta Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Cianjur melaporkan total anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pemerintah pusat mencapai Rp16,13 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp12,59 miliar dialokasikan untuk operasional 5.724 Tim Pendamping Keluarga.
Capaian penurunan stunting di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan tren positif. Pada 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 33,7 persen dan terus menurun hingga mencapai 7,3 persen pada 2025. Capaian ini menjadikan Cianjur sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah di Provinsi Jawa Barat.
Jumlah keluarga berisiko stunting pun mengalami penurunan signifikan, dari 394.751 keluarga pada 2021 menjadi 104.867 keluarga pada 2024.
Pemkab Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus menguatkan program Bangga Kencana dan pendampingan keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan temu TPK tersebut dihadiri lebih dari 300 peserta yang terdiri dari Tim Pendamping Keluarga, Penyuluh Keluarga Berencana, serta lulusan Sekolah Lansia.
Discussion about this post