Pemkab Garut Kaji Dua Opsi Jalur Penghubung Selatan, Usulkan Dukungan ke Pemerintah Pusat

GARUT, Kabariku – Abdusy Syakur Amin meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan di wilayah Garut bagian selatan pada Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan prioritas pembangunan serta memastikan konektivitas antara jalur desa, provinsi, dan nasional dapat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Garut melintasi jalur Cimahi, Cikarang, hingga Pamalayan guna melihat kondisi riil di lapangan. Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah mengkaji dua alternatif jalur penghubung dari Pamalayan (Cisewu) yang merupakan jalur provinsi menuju jalur nasional.

Dua opsi yang dipertimbangkan yakni jalur melalui Panggalih, Karangsewu, dan Singajaya serta jalur melalui Cikarang dan Cimahi.

“Kemarin saya sudah melihat kondisi seperti apa, karena kita lagi mengajukan ke pemerintah pusat untuk Kementerian PUPR melalui program Infrastruktur Jalan Desa. Semoga ini bisa terealisasi, karena ini juga prakteknya bahwa ini baru kita ajukan, tapi biasanya itu untuk tahun 2026,” ucap Bupati Garut saat diwawancarai di Kantor Command Center, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (4/3/2026).

Terkait spesifikasi teknis, ia menjelaskan estimasi anggaran untuk standar jalan nasional berkisar Rp4 miliar per kilometer dengan asumsi lebar 4 meter dan ketebalan beton 40 sentimeter. Namun, metode pengerjaan di lapangan akan disesuaikan dengan kondisi, baik menggunakan rabat beton maupun hotmix.

“Seingat saya itu kalau jalan nasional itu 4 miliar satu kilonya, itu karena lebarnya 4 meter dan juga tebalnya itu 40 cm. Tapi juga ternyata di sana itu tidak semuanya dirabat beton, ada juga yang dihotmik, tapi angka itu Pak Kadis PUPR yang lebih hafal,” tambahnya.

Bupati juga menyoroti pola pembangunan jalan di Garut yang selama ini belum tersambung secara utuh akibat keterbatasan anggaran. Untuk sementara, pada jalur Singajaya–Banjarwangi akan dilakukan penanganan darurat berupa lapis penetrasi (lapen) agar tetap dapat dilalui masyarakat.

“Ini kita berharap bahwa dengan ada bantuan dari pemerintah pusat bisa lebih sistematis,” ujar Syakur.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal usulan pembangunan tersebut guna mendukung kelancaran mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Garut Selatan.