STN Apresiasi Pemerintah Tindak Cepat dan Tegas Penyelundupan 1.000 Ton Beras Ilegal

Jakarta, Kabariku – Pemerintah menindak tegas dugaan penyelundupan sekitar 1.000 ton beras ilegal yang diamankan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2025). Penindakan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan dan maritim nasional.

Beras ilegal tersebut diduga diangkut menggunakan enam kapal dari wilayah FTZ Tanjung Pinang dan hendak dikirim ke Palembang serta Riau. Aparat menduga kuat distribusi tersebut tidak melalui prosedur karantina dan kepabeanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total sekitar 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton di antaranya masih berada di gudang Bea Cukai. Selain beras, aparat juga menyita gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang tidak dilengkapi sertifikat karantina. Seluruh komoditas tersebut dinilai berpotensi mengancam keamanan hayati dan ketahanan pangan nasional.

Hingga kini, pemerintah masih mendalami asal-usul beras, termasuk kemungkinan berasal dari dalam negeri maupun hasil impor ilegal.

STN Nilai Negara Hadir Jaga Kedaulatan Maritim

Serikat Tani Nelayan (STN) mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam mengungkap kasus tersebut. Deputi Nelayan dan Kemaritiman STN, Makbul Ramadhani, menilai penindakan ini mencerminkan keseriusan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan nasional, khususnya di sektor laut dan pelabuhan.

“Ini menunjukkan kerja cepat dan terkoordinasi para pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan nasional, khususnya di sektor transportasi laut, kepelabuhanan, karantina, dan kepabeanan,” ujar Makbul dalam keterangannya, Selasa (20/1/2025).

Makbul meyakini Presiden Prabowo tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang bermain di jalur-jalur laut dan pelabuhan secara ilegal.

Menurutnya, jalur laut merupakan titik strategis sekaligus rentan terhadap praktik penyelundupan, mengingat Indonesia memiliki ribuan pintu masuk laut yang tersebar di berbagai wilayah.

“Penguatan pengawasan maritim sangat penting untuk menutup celah penyelundupan sekaligus menciptakan efek jera, demi memperkuat kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

Momentum Perkuat Keamanan Maritim dan Karantina

Makbul yang juga alumni Magister Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia menegaskan, maraknya upaya penyelundupan pangan melalui jalur laut menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan laut dan kepelabuhanan.

“Momentum penindakan ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat keamanan maritim, sistem karantina, dan pengawasan logistik nasional. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Ia juga menilai komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan semakin nyata. Kebijakan tanpa impor beras sepanjang 2025 disebut sebagai bukti awal keberhasilan visi swasembada pangan nasional.

“Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional 2025 mencapai lebih dari 34 juta ton, sementara kebutuhan sekitar 31 juta ton. Artinya, ada surplus sekitar 3 juta ton,” ujar Makbul.***