Baharkam Polri dan KKP Teken PKS Penerapan Sistem Keamanan Objek Vital Nasional

Jakarta, Kabariku – Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).

Acara berlangsung pada Senin (3/11/2025), di ruang rapat nelayan lantai 12 Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB.

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di sektor kelautan dan perikanan, khususnya di fasilitas pelabuhan perikanan strategis.

Sinergi KKP-Polri Perkuat Perlindungan Obvitnas

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga aset negara di sektor perikanan.

“Sinergi antara KKP dan Polri menjadi langkah penting dalam memastikan pelabuhan perikanan nasional aman, tertib, dan siap mendukung keberlanjutan industri perikanan,” ujar Ady Candra.

Sementara itu, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M. PSDM, menjelaskan bahwa Polri berkomitmen untuk memperkuat sistem pengamanan di wilayah kerja strategis negara, termasuk sektor perikanan.

“Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan adalah bagian dari upaya preventif untuk mencegah gangguan keamanan serta memastikan operasional pelabuhan berjalan lancar,” ungkap Brigjen Suhendri.

Dalam kerja sama tersebut, PKS SMP akan diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, sebagai lokasi awal. PPS Bitung dikenal sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar dan tersibuk di Indonesia Timur yang berperan penting dalam rantai pasok perikanan nasional.

Kerja sama ini mencakup penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas personel, hingga penerapan standar pengamanan berbasis risiko untuk melindungi aset, fasilitas, dan aktivitas operasional pelabuhan.

Arahan Dirjen Perikanan Tangkap

Penandatanganan diakhiri dengan arahan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., yang menekankan bahwa pelaksanaan SMP akan menjadi model penerapan pengamanan di pelabuhan perikanan lain di seluruh Indonesia.

“Pelabuhan perikanan merupakan simpul ekonomi penting. Dengan adanya sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi, kita dapat menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan dunia terhadap produk perikanan Indonesia,” tegas Lotharia Latif.

Dihadiri Pejabat KKP dan Polri

Acara ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi KKP, termasuk Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, para Direktur di lingkungan DJPT, sejumlah Kepala Biro, dan Ketua Tim Kerja.

Dari pihak Polri, hadir Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri beserta Kasubdit Audit Sispamobvitnas dan Auditor Sispamobvitnas Madya TK III Baharkam Polri.

Melalui penandatanganan PKS ini, KKP dan Polri berkomitmen meningkatkan keamanan serta memperkuat tata kelola pelabuhan perikanan yang profesional, aman, dan berdaya saing global.***