Jakarta, Kabariku – Ketua Umum (Ketum) Indonesia Raya Club for Reform (IRC for Reform) Hasanuddin, menilai Apel Kesiapsiagaan Pasukan gabungan TNI-Polri yang di pimpin lagsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) merupakan terobosan strategis dalam memperkuat sinergi pertahanan dan keamanan nasional.
Apel besar tersebut dihadiri oleh Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kemenko Polkam Marsdya TNI (Purn) M. H. Arief, serta para pejabat dari TNI dan Polri.
Ribuan personel dari berbagai matra turut mengikuti apel di kawasan Monas sebagai wujud kesiapsiagaan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang momentum penting nasional.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa menjaga keamanan merupakan tugas mulia dan kehormatan bangsa, yang hanya dapat dilakukan melalui sinergi dan kekompakan antara TNI dan Polri di lapangan.
“Menjaga keamanan adalah tugas mulia. Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa stabilitas keamanan yang kuat. Untuk itu, sinergitas TNI dan Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar Djamari, sebagaimana dikutip dari situs resmi polkam.go.id.
Menurut IRC for Reform, langkah Menko Polkam Djamari Chaniago ini merupakan terobosan penting yang memperlihatkan arah baru dalam penguatan sistem keamanan nasional yang terintegrasi di bawah kendali sipil.
“Apel kesiapsiagaan di Monas merupakan terobosan Menpolkam yang memperlihatkan arah baru reformasi sektor keamanan. Ini harus dibaca secara strategis – terutama jika kelak Tim Reformasi Polri dibentuk,” ujar Hasanuddin
IRC for Reform menilai pelaksanaan apel di Monas memiliki makna simbolik dan strategis, sebab Monas adalah lambang persatuan dan kedaulatan nasional.
Kehadiran gabungan TNI-Polri di jantung ibu kota mencerminkan tekad kolektif untuk menjaga stabilitas nasional.
IRC for Reform Usulkan Menhankam Bukan Menghidupkan Masa Lalu
Dari momentum ini, IRC for Reform mengusulkan langkah strategis lanjutan, yakni penggabungan Kementerian Politik, Pertahanan, dan Keamanan (Menpolkam) dengan Kementerian Pertahanan (Menhan) menjadi satu lembaga baru bernama Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).
“Pertahanan dan keamanan adalah dua bidang yang tak bisa dipisahkan secara strategis, regulatif, dan koordinatif. Dengan Menhankam, arah kebijakan pertahanan dan keamanan dapat disatukan di bawah kendali Presiden tanpa mengubah profesionalisme TNI dan Polri,” jelas Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan bahwa usulan ini berbeda dari model era Orde Baru yang mengenal posisi Menhankam/Pangab.
“Kini TNI dan Polri telah terpisah secara kelembagaan dan fungsi. Usulan Menhankam bukan untuk menghidupkan masa lalu, tetapi menyatukan arah kebijakan dan koordinasi strategis di bawah kontrol sipil yang kuat,” tegasnya.
Menurutnya, apel kesiapsiagaan di Monas menjadi bukti nyata terobosan Menpolkam Djamari Chaniago dalam membangun integrasi pertahanan dan keamanan nasional.
Momentum ini dapat menjadi pijakan bagi reformasi kelembagaan keamanan nasional menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Menpolkam Djamari Chaniago telah membuka jalan menuju sinergi pertahanan dan keamanan yang terpadu. Kini saatnya negara memperkuat langkah itu dengan membentuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam),” tutup hasanuddin.***
Discussion about this post