Jakarta, Kabariku – Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau SIAGA 98 menegaskan upaya mencari dalang kerusuhan dengan agenda reformasi Polri tidak bisa dicampuadukan.
Menurut Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98, keduanya memiliki jalur penyelesaian yang berbeda dan harus dipahami secara jernih.
“Mencari dalang kerusuhan berarti menemukan pihak atau individu yang sengaja memprovokasi dan menciptakan gangguan keamanan. Itu adalah ranah penegakan hukum terhadap aktor-aktor tertentu,” terang Hasanuddin dalam pernyataan medianya, Senin (15/9/2025).
“Sedangkan reformasi Polri adalah soal membenahi sistem, budaya, dan mekanisme internal Polri agar kembali ke fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” imbuhnya.
SIAGA 98 menjelaskan, jalan keluar kerusuhan adalah melalui penyidikan profesional, transparansi fakta, serta penegakan hukum yang adil.
Sementara reformasi Polri menuntut pembenahan struktural dan kultural, penguatan pengawasan sipil, serta peningkatan profesionalisme Kepolisian.
Pendapat SIAGA 98
Menurut SIAGA 98, jika pilihan jatuh pada reformasi, maka akar kerusuhan patut diduga berasal dari kelemahan internal Polri sendiri.
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa hampir dua pekan pasca-kerusuhan, pihak Kepolisian belum juga berhasil mengungkap “dalang” yang dimaksud.
“Jika Polri hingga beberapa minggu ke depan tidak dapat menemukan dalang yang dimaksud, maka sesungguhnya pilihannya adalah reformasi Polri,” ujar Hasanuddin.
SIAGA 98 juga mendorong agar sejumlah aktivis dan masyarakat yang ditahan bisa dipertimbangkan untuk memperoleh restorative justice.
Pasalnya, keterlibatan mereka dinilai lebih bersifat situasional, sebagai reaksi spontan atas peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas terlindas barakuda Brimob.
“Masalahnya sekarang, tidak ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Yang ada hanya saling membela diri dan upaya mencari kambing hitam,” tegas Hasanuddin.
Menutup pernyataannya, SIAGA 98 mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, untuk tidak mencampuradukkan kedua isu ini.
“Hanya dengan pemahaman yang tepat dan langkah yang berani, keamanan yang adil dan Polri yang profesional dapat terwujud,” pungkas Hasanuddin.***
Discussion about this post