Pemerintah memastikan tambahan komoditas minyak goreng MinyaKita dalam kelanjutan program bantuan pangan untuk periode Oktober dan November ini. Sebelumnya program bantuan pangan telah dilaksanakan dengan komoditas beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk periode Juni dan Juli.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan anggaran yang disiapkan pemerintah totalnya mencapai Rp 6,5 triliun untuk pelaksanaan penyaluran beras 10 kilogram (kg) per bulan per PBP dan juga MinyaKita 2 liter per bulan per PBP. Ia pun merencanakan penyaluran ke masyarakat dilakukan secara one shoot atau sekali salur sekaligus.
“Jadi sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja. Total anggarannya sekitar Rp 6,5 triliun,” ungkap Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Senin (22/9/2025).
“Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” tambah Arief.
Dilihat secara target penyaluran per komoditas, bantuan pangan beras akan mendistribusikan sebanyak 365,5 ribu ton untuk alokasi Oktober dan November. Kemudian sebanyak 73,1 ribu kiloliter minyak goreng akan disalurkan ke 18,27 PBP se-Indonesia di Oktober mendatang.
Langkah penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Ini karena dinamika harga minyak goreng turut berandil pada tingkat kemiskinan di Indonesia.
Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas minyak goreng turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada Maret 2025. Kenaikan harga minyak goreng dicatat BPS terjadi di Februari 2025 dibandingkan Maret 2024.
Sementara, masih menurut BPS, komoditas beras memberikan andil terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, beras berkontribusi sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan. Oleh karena itu, langkah pemerintah memastikan kelanjutan program bantuan pangan merupakan keberpihakan nyata bagi rakyat.
Selanjutnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi akan segera mengajukan usulan anggaran pelaksanaan program kepada Kementerian Keuangan. “Memang anggaran belum ada di Badan Pangan. Nah berdasarkan rapat hari ini (22/9), Badan Pangan Nasional mengajukan ke Kemenkeu. Targetnya Oktober kita mulai laksanakan,” pungkas Arief.
Dalam sesi konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pula tambahan komoditas untuk program bantuan pangan Oktober dan November. Anggaran pun telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
“Tadi dibahas terkait dengan operasionalisasi Paket Ekonomi 8+4+5 yang terdiri dari seluruhnya 17 paket. Yang pertama 8 program paket yang diberlakukan di tahun 2025. Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras untuk 2 bulan, ditambahkan 2 liter MinyaKita,” beber Airlangga.
“Ini targetnya kepada 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). (Anggarannya) sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan. Jadi 2 liter dari 18 juta, itu dikali, 2 liter 2 paket jadi 4 liter (MinyaKita),” sambung Menko Airlangga.
Sebagaimana diketahui, pemerintah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Ini menjadi upaya strategis dalam menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.***
Discussion about this post