Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung atas penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum.
KPK mengatakan, aturan tersebut selaras dengan semangat antikorupsi yang disuarakan lembaganya.
“Imbauan tersebut selaras dengan semangat antikorupsi yang terus disuarakan oleh KPK, di antaranya melalui Sembilan Nilai antikorupsi, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras, yang sering disingkat Jumat Bersepeda KK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (23/05/2025).
Budi mengatakan, aturan tersebut layak diterapkan bagi Hakim dan aparatur peradilan hukum mengingat lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam rangkaian proses penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Selain itu, masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap penegakan hukum yang berintegritas, sehingga upaya-upaya pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan secara efektif.
“Serta memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus rasa keadilan dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagai pemantik upaya pencegahan korupsi kedepannya,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Ditjen Badilum MA) meminta Hakim dan aparatur peradilan menghindari gaya hidup hedon.
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum.
SE itu ditandatangani Direktur Jenderal Badilum MA, Bambang Myanto, pada 15 Mei 2025.
“Menghindari gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas (hedonisme),” kata Bambang dalam SE tersebut sebagaimana dikutip, Jumat (23/5/2025).
Selain itu, Bambang juga meminta para hakim dan insan peradilan menghindari perilaku konsumtif seperti membeli, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah.
Mereka juga diminta tidak mengunggah barang-barang mewah ke media sosial untuk menghindari kesenjangan dan kecemburuan sosial.
Selain itu, aparatur peradilan juga diminta melaksanakan acara perpisahan dan kegiatan seremonial lain dengan sederhana.
Tidak hanya acara formal di kantor, acara pribadi dengan keluarga juga diminta dilakukan dengan sederhana. Badilum juga melarang para aparatur peradilan memberikan pelayanan, cinderamata, oleh-oleh, jamuan makan, maupun pembayaran tempat menginap ke pejabat Ditjen Badilum yang berkunjung ke daerah.
“Menghindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau merendahkan martabat peradilan, antara lain: lokasi perjudian, diskotek, klub malam, atau tempat lain yang serupa,” ujar Bambang dalam SE itu.*
*Berikut salinan SE Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum
Discussion about this post