Dalami Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Pejabat BPK hingga Kementan Hari Ini

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada Selasa, 22 April 2025, sejumlah pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat giliran dipanggil tim penyidik KPK sebagai saksi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
“Hari ini tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi terkait penyidikan TPPU dengan tersangka SYL,” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa pagi.

Empat saksi yang dipanggil yakni Sandra Willia Gusman, Kepala Sekretariat AKN IV Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK; Heru Tri Widiarto, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan; Ebi Rulianti, mantan Kepala Bagian Penganggaran Ditjen Perkebunan Kementan; serta Rayhan Rizki Nata, seorang advokat.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menjerat SYL dalam perkara pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada SYL, disertai denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar dan 30 ribu dolar AS, subsider dua tahun kurungan.

Vonis tersebut kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tingkat banding menjadi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44,26 miliar dan 30 ribu dolar AS subsider lima tahun kurungan.

Permohonan kasasi yang diajukan SYL pun ditolak oleh Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025. Majelis Hakim MA menegaskan bahwa pembebanan uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan 30 ribu dolar AS tetap harus dibayarkan, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas untuk negara. Jika tidak dibayar, subsider lima tahun penjara akan diberlakukan.

KPK memastikan akan terus menelusuri aliran dana dan aset terkait TPPU untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dalam kasus SYL. Pemeriksaan saksi-saksi strategis dari berbagai lembaga diyakini menjadi kunci dalam membuka tabir pencucian uang yang dilakukan mantan menteri tersebut.***