Bandung, Kabariku – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta melantik pengurus baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Barat (Jabar) periode 2025 -2028, pada Kamis, 13 Maret 2025, di De Braga Hotel, Bandung.
Menurut Adjit, keberadaan DPD P3RSI Jabar dipandang perlu, agar eksistensi organisasi P3RSI dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan rumah susun (rusun) di Jatim, khususnya di Kota Bandung. Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan rumah susun di Jawa Barat, maka DPD P3RSI Jabar diharapkan dapat membantu mencarikan solusi para anggotanya.
“Persoalan yang kita hadapi sekarang ini, selain kurangnya sosialisasi regulasi rumah susun, juga banyaknya perubahan aturan di bidang rumah susun. Repotnya, aturan yang ada juga belum dapat menjadi solusi terbaik untuk memberikan keadilan semua pihak,” kata Adjit kepada sejumlah awak media, di sela-sela acara Pelantikan Pengurus DPD P3RSI Jabar.
Acara tersebut dihadiri sekitar 30 PPPSRS rumah susun/apartemen Kota Bandung dan sekitarnya. Tampak pula Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman, serta perwakilan PT WIKA, Tbk sebagai tuan rumah.
Adjit mengatakan, regulasi rumah susun baik di level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan gubernur (Pergub) masih sering membuka peluang multitafsir. Akibatnya, terjadi banyak konflik pengelolaan rumah susun yang hingga kini belum terselesaikan.
”Berdiri pada tahun 2012, kini anggota kami ada sekitar 70 PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni, dengan 2 DPD, Jawa Timur dan yang baru terbentuk ini Jawa Barat. Rencananya akan menyusul pembentukan DPD P3RSI, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Karena itu, dia mengajak seluruh PPPSRS di Jawa Barat bergabung dengan P3RSI agar dapat berjuang bersama-sama dalam menyalurkan aspirasi PPPSRS sebagai penanggung jawab pengelolaan rumah susun. Terutama mengkoreksi regulasi-regulasi rumah susun baik di tingkat nasional, maupun daerah.
”Beberapa perjuangan P3RSI seperti kebijakan kelistrikan mendapatkan respon positif dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Terakhir P3RSI berhasil meyakinkan Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak mengenakan PPN dalam IPL (Iuran Pemeriharaan Lingkungan). Dan saat ini kami sedang memprotes kenaikkan tarif air mimun PAM Jaya, serta penempatan Kelompok/Golongan pelanggan yang tidak tepat,” ungkap Adjit.
Sementara itu, Ketua DPD P3RSI Jabar, Ahmad Kosim mengatakan, keberadaan asosiasi yang mewadahi PPPSRS di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung sangat dibutuhkan. Pasalnya, ada banyak permasalahan pengelolaan rumah susun yang dihadapi.
Senada dengan Ahmad, Wakil Ketua I DPD P3RSI Jawa Barat Hotman Pakpahan menegaskan, P3RSI akan menjadi wadah perjuangan bagi anggotanya.
”Untuk itu, P3RSI Jawa Barat akan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama bagaimana mensosialisasikan regulasi rumah susun, termasuk melibatkan media massa dalam berbagai kegiatannya.” pungkas Hotman.
Susunan pengurus DPD P3RSI Jawa Barat.
Penasihat: Jonathan Surya
Ketua: Ahmad Kosim
Wakil Ketua I Hotman Pakpahan
Wakil Ketua II Slamet Riyadi
Sekretaris Inne Rosalina
Bendahara Rita Purnamasari
Pengembangan Organisasi Nugroho Aji
Anggota: Delia Savitri, Azrulsyah, Mukhtar Wibowo Halimunandar.(Bem)***
Discussion about this post