Hakim Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto, Penetapan Tersangka oleh KPK Dinilai Sah

Jakarta, Kabariku  – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan terkait permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Djuyamto memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Hasto.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” tegas Hakim Djuyamto dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, status hukum yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Hasto dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, yang turut menyeret Harun Masiku, tetap sah.

Keputusan ini selaras dengan argumentasi KPK dalam sidang sebelumnya, di mana lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto telah didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

“Termohon berkesimpulan bahwa semua argumen yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru,” ujar Iskandar Marwanto, Koordinator Tim Biro Hukum KPK, dalam persidangan yang digelar pada 6 Februari 2025.

Permohonan praperadilan ini diajukan oleh pihak Hasto pada Jumat, 10 Januari 2025, dengan menggugat KPK di PN Jakarta Selatan. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Sidang perdana yang membahas gugatan ini telah berlangsung pada 5 Februari 2025, di mana tim kuasa hukum Hasto meminta agar status tersangka yang disematkan kepadanya dibatalkan.

Dalam petitumnya, Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Hasto meminta agar hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan. Ia berargumen bahwa penetapan tersangka oleh KPK merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum.

“Satu, mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan tindakan Termohon (KPK) yang menetapkan Pemohon (Hasto) sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur serta bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal,” ungkap Maqdir dalam persidangan.

Dengan putusan ini, Hasto Kristiyanto tetap berstatus sebagai tersangka, dan proses hukum terhadapnya akan berlanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.***