Anggota Komite III DPD RI Wa Ode Rabia Soroti Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sulawesi Tenggara

Kabariku, Jakarta — Kesenjangan dalam akses, kualitas pendidikan, dan juga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi tantangan terbesar bagi pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang di hadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Anggota Komite III DPD RI, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan turut menyoroti masalah serius terkait kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Sulawesi Tenggara dalam Rapat Kerja Komit III bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI pada Senin (3/2/2025). Wa Ode Rabia menyampaijan keprihatinanya mengenai banyak ruang belajar di tingkat SD, SMP, dan SMA yang tidak layak pakai, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Di Sulawesi Tenggara saat ini masih banyak sekali ruang belajar SD/SMP/SMA yang memprihatinkan dan tidak layak untuk di pakai, khususnya untuk di wilayah terpencil, seperti Kepulauan Muna, Buton, Kolaka Raya, Konawe Kepuluan, dan Konawe,” terang Wa Ode Rabia dalam Rapat Kerja Komite III bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Senin (3/2/2025).

Anggota DPD RI dua periode ini menyebutkan bahwa ada sebanyak sekolah-sekolah di Sulawesi Tenggara yang dikategorikann rusak, seperti 13,20% untuk Sekolah Dasar (SD), 9,78% untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 12,26% untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia pun menyebutkan bahwa ada siswa Sekolah Dasar (SD) yang mengalami cidera akibat infrastruktur sekolah yang tidak memadai.

“Menyangkut dengan keselamatan jiwa perlu untuk dijadikan perhatian, tentu kita tidak mau hal ini terjadi menimpa guru dan peserta didik.” sambungnya.

Ia pun menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan mendesak ini agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan layak bagi seluruh anak bangsa, terutama yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dalam rapat kerja tersebut, Komite III juga menyoroti beberapa permasalahan pendidikan yang saat ini masih sangat kompleks seperti, kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan juga masih terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN atau honorer yang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mengaku terbuka atas semua aspirasi yang disampaikan oleh seluruh anggota Komite III DPD RI, ia menyebut bahwa pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat PPPK.

“Kita saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat PPPK untuk memenuhi standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia.” tegasnya.**