Kejagung Periksa Ketum Asosiasi Petani Tebu sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Gula

Jakarta, Kabariku – Kejagung Periksa Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 (satu) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

Kejagung lakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia periode 2022-2027 di Kementerian Perdagangan yang menjerat Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menjelaskan, pemeriksaan terkait dengan penyidikan perkara yang menjerat Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Harli dalam keterangannya, Jum’at (03/01/2025).

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau dikenal Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Pada Selasa 29 Oktober 2024, Kejagung melalui Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan 2 orang Tersangka di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

Kejagung menetapkan Tersangka Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015-2016 karena memberikan izin impor gula sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta.

Pemberian izin tersebut melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004. Sebab, pada aturan tersebut hanya perusahaan milik negara atau BUMN yang diperbolehkan untuk mengimpor gula.

Tom Lembong dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga sudah menetapkan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) inisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp400 Miliar.***

*Siaran Pers Nomor: PR-005/005/K.3/Kph.3/01/2025

Red/K.101

Berita terkait :