Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, yang telah dilantik Selasa, 1 Oktober 2024, memprioritaskan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hal itu bisa menguatkan upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Pemberantasan korupsi sebagai law enforcement (penegakkan hukum) sekaligus dapat menjadi asset recovery (pemulihan aset) yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Tessa dalam keterangan tertulisnya diterima Kamis (03/10/2024).
KPK meyakini, para Anggota DPR terpilih akan memegang teguh komitmennya, untuk menjalankan peran politiknya secara berintegritas.
“Sehingga setiap proses politik dalam penyusunan kebijakan publik maupun pengawasannya, adalah untuk kemaslahatan rakyat dan menghindari praktik-praktik korupsi,” tegas Tessa.
Seperti diketahui, draf RUU Perampasan Aset telah digodok pemerintah sejak 2012. RUU ini dianggap penting karena bisa membuat KPK dan aparat penegak hukum lainnya merampas aset para koruptor dan pelaku tindak pidana lainnya tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
Pun DPR sempat memasukkan RUU tersebut ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2023. Namun demikian, pembahasan masih belum berlangsung hingga masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024 usai.
Seluruh anggota DPR dan DPD Periode 2024-2029 telah dilantik. Total anggota DPR yang menjalani pelantikan hari ini sebanyak 580 orang, sementara jumlah anggota DPD terpilih sebanyak 152 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 323 anggota DPR berstatus sebagai petahana dan 257 sebagai non-petahana.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post